LMP Minta Inspektorat Periksa Pejabat Dishub yang 'Pelesiran' ke Bali dan Lombok

Mediakasasi.com | Kab Bandung -- Ketua Laskar Merah Putih Kabupaten Bandung, Asep Rudi mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Dishub yang pelesiran ke Bali dan Lombok. Kunjungan mereka dipertanyakan hingga disorot penggiat anti rasuah.

"Setiap ASN yang pelesiran menggunakan uang rakyat harus ada izin serta menghormati aturan ASN. Makanya harus diperiksa oleh Inspektorat, dan saya akan mengawal laporannya," kata Asep Rudi kepada mediakasasi.com, Rabu (24/4/2024).

Asep Rudi mengatakan, keikutsertaan para pejabat yang tidak punya hubungan kerja dalam agenda kunjungan tersebut bisa terindikasi pada pelanggaran disiplin ASN. Diduga keberangkatan mereka tidak sesuai regulasi.

Dirinya juga menilai masih ada program prioritas lain yang mendesak dikerjakan. Salah satunya merealisasikan Kabupaten Bandung melalui penyediaan layanan transportasi yang handal, modern, dan berdaya saing internasional, dengan angkutan publik sebagai layanan utama.

Perlu diketahui, anggaran untuk 'pelesiran' ke Bali dan Lombok diduga tidak tetera di dalam Draf Pengguanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Bandung tahun anggaran 2023.

Hal tersebut diperkuat dengan pengakuan, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dishub Kabupaten Bandung, Kristantina Dewi, mengatakan, perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Dishub Kabupaten Bandung berdasarkan perintah dari Bapati Bandung H. Dadang Supriatna.

"Anggaran perjalanan Dinas ke Lombok dan Bali memakai anggaran dari PJU dan itu semua berdasarkan perintah dari Bupati Bandung H. Dadang Supriatna," kata Kristantina Dewi di ruangan kerjanya.

Ketika hendak menemui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Hilman Kadar pada saat dijumpai di ruangannya sedang tidak ada di tempat. (Heri)