Menuju Zero Accident, Kemenkes dan Pemkab Bandung Latih 7.000 Tenaga Gizi

MEDIAKASASI | KAB BANDUNG-- Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Gizi Nasional (BGN) meneguhkan komitmen menuju zero accident atau nol kasus keracunan pangan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pencanangan Nasional Gerakan Pembinaan Laik Higiene Sanitasi (LHS) dan Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji, yang digelar di Gedung Moh. Toha, Soreang, Selasa (21/10/2025).

Kegiatan berskala nasional ini diikuti oleh 7.000 tenaga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Bandung. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus, anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya, Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya, serta Bupati Bandung Dadang Supriatna, bersama sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Wamenkes Benjamin Paulus menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan para pekerja gizi agar dapat memastikan keamanan pangan bagi masyarakat luas, terutama dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

“Kegiatan ini adalah aksi nyata menuju zero accident. Kita ingin memastikan tidak ada lagi kejadian keracunan pangan di lapangan. Karena setiap butir makanan yang dikonsumsi rakyat harus aman dan bergizi,” ujar Wamenkes Benjamin.

Ia menjelaskan bahwa sejak program MBG digulirkan, jumlah SPPG di Indonesia meningkat signifikan dari 2.000 menjadi 9.000 unit.

Namun, peningkatan kuantitas tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan standar kebersihan. Oleh karena itu, Kemenkes kini mewajibkan setiap SPPG untuk memiliki ahli sanitasi lingkungan yang bertugas memastikan seluruh proses pengolahan makanan memenuhi kriteria Laik Higiene Sanitasi (LHS).  

“Setiap SPPG wajib dikawal oleh ahli sanitasi lingkungan. Mereka harus berani menyampaikan bila ada kondisi dapur yang tidak layak. Ini bukan soal teguran, tapi soal keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Wamenkes juga mengapresiasi komitmen Bupati Bandung Dadang Supriatna (Kang DS) yang dinilai berhasil menjadi contoh penerapan LHS di tingkat daerah. Saat ini, Kabupaten Bandung memiliki 155 SPPG aktif yang melayani lebih dari 500 ribu penerima manfaat dari total target 1,2 juta warga.

“Saya kagum dengan Kabupaten Bandung. Pak Bupati sangat aktif memastikan sanitasi dan keamanan pangan berjalan baik. Apalagi beliau juga Ketua AKKOPSI (Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi),” ungkap Benjamin.

Menurutnya, dari seluruh SPPG di Indonesia, 428 unit telah lulus sertifikasi LHS, sementara 3.500 lainnya masih dalam proses verifikasi laboratorium.

Pemerintah terus memperkuat sistem dan pengawasan guna memastikan seluruh dapur penyelenggara pangan siap memenuhi standar keamanan tertinggi menuju target nasional zero accident.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan bahwa tantangan utama dalam menjalankan program MBG bukan hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menjamin bahwa seluruh proses penyediaan dan pengolahan dilakukan secara higienis serta memenuhi standar LHS.

“Kita ingin menjamin setiap makanan yang disajikan untuk masyarakat, terutama anak-anak, benar-benar aman dikonsumsi dan diolah dengan higienis. Inilah bentuk nyata pelayanan publik yang berorientasi pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kang DS.

Bupati juga berharap, melalui pelatihan ini seluruh pengelola pangan siap saji baik di sekolah, pondok pesantren, maupun lembaga sosial dapat meningkatkan kompetensi dalam menjaga mutu dan kebersihan makanan.

“Semoga langkah hari ini menjadi awal dari transformasi besar dalam penyediaan pangan yang bergizi, aman, dan higienis bagi generasi penerus bangsa. Kita ingin mewujudkan generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” pungkasnya.

Sumber : Diskominfo