Koperasi Merah Putih, Kades Cangkuang Wetan Sebagai Contoh Tata Kelola

MEDIAKASASI | KAB BANDUNG-- Dalam acar sosialisasi koperasi merah putih yang dilaksanakan tepat nya di desa Cangkuang wetan turut hadir Asep Kusmiadi S.I.P. (kades Cangkuang wetan), Dewi Saraswati,S.IP.,M.Si. dari Dirjen Bina pemerintahan desa, Kemendagri Siti Sulastri , S.I.P., M.Si

Acara tersebut kerjasama desa DPMD Kabupaten Bandung dan peserta pelatihan dari kades maupun dari BPD Garut, Cianjur Tasikmalaya, dan Majalengka.

Dalam sambutannya, kades Cangkuang Wetan Asep Kusmiadi S.I.P dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada para tamu yang hadir dan dari kementrian serta DPMD Kab Bandung juga para kepala desa maupun BPD dari kab Garut, Tasik, Cianjur dan Majalengka.

Asep mengatakan beberapa potensi yang bisa dikelola diantaranya yang lagi di kembangkan oleh desa Cangkuang Wetan adalah membuat desa wisata sampah untuk mendukung PAD (penghasilan daerah) desa Cangkuang Wetan.

Menurutnya, Desa Cangkuang Wetan adalah desa perkotaan jadi sulit untuk mengembangkan pertanian karena terkendala lahan lebih banyak pabrik dari pada lahan sawah atau untuk perkebunan.

"Hampir beberapa tahun kebelakang desa Cangkuang bisa di bilang desa darurat sampah karena tata kelola yang tidak benar, pada akhirnya desa kami hampir di tiap gang dan jalan banyak sampah. Sehingga yang lewat tercium bau yang menyengat," katanya.

Sementara menurut Siti Sulastri, S.I.P., M,SI. selaku Kepala Bidang Fasilitas kerja sama desa DPMD Kab Bandung mengatakan banyak potensi yang ada di desa perkotaan yang notabene adalah contohnya desa Cangkuang Wetan maupun desa yang bisa bekerjasama dengan Koperasi Merah putih.

"Mereka bisa menggali potensi KDMP adalah program nasional yang sangat luar biasa program prioritas ini adalah untuk mendongkrak ekonomi masyarakat pedesaan," ungkapnya

Untuk mencegah penyimpangan, pemerintah mengupayakan percepatan dengan mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan berbagai kebijakan pendanaan, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan, meskipun tetap ada kekhawatiran terkait risiko korupsi dan tantangan SDM di tingkat pelaksana.

Penguatan tata kelola dan percepatan pembentukan Pemerintah membentuk satuan tugas untuk mempercepat pembentukan koperasi dan menerbitkan kebijakan pendanaan, seperti pendampingan satu orang perkecamatan untuk mendorong koperasi desa atau kelurahan Merah Putih.

Ada penekanan pada penguatan tata kelola yang sesuai prinsip koperasi seperti anggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, transparansi, dan akuntabilitas untuk memitigasi risiko.

Dilakukan upaya untuk memperkuat digitalisasi dalam manajemen koperasi agar lebih efisien.

Dukungan pendanaan Untuk mendapatkan pinjaman, koperasi harus berbadan hukum, memiliki NIKop, NPWP, NIB, dan menyusun proposal bisnis. Tantangan dan kekhawatiran Terdapat kekhawatiran dan potensi besar terjadinya praktik korupsi karena besarnya anggaran yang dialokasikan. Kemampuan warga untuk mengelola koperasi yang belum merata di setiap daerah menjadi tantangan mendasar.

Ada kekhawatiran bahwa program ini dapat menciptakan ketergantungan jika partisipasi anggota kurang aktif. Di singung pula oleh Siti, Bupati Bandung Dadang Suptlriatna telah beberapa kali mengadakan sosialisasi kepada para kepala desa. Tempo hari ini program yang sangat luar biasa makanya bupati sangat mendukung program tersebut.

Dalam KDMP kita bisa percepatan peningkatan perekonomian di tingkat desa asal kita mampu mengikuti sesuai persedur yang bertaku.

Lebih lanjut siti mengingatkan masyarakat  harus bisa menggali potensi wilayah masing-masing karena tiap wilayah tentunya mempunyai perbedaan potensi. Jelasnya.  (Setiawan)