Sistem Eror Lumpuhkan Pelayanan di Kantor BPN Kabupaten Bandung, Publik Kehilangan Kepastian

MEDIAKASASI | KABUPATEN BANDUNG-- Aktivitas pelayanan publik di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bandung lumpuh total sejak Rabu pagi akibat gangguan serius pada sistem aplikasi utama.

Akibatnya, ratusan warga yang telah mengantre sejak pagi terpaksa menunggu tanpa kepastian, sementara pintu kantor justru ditutup rapat oleh pihak keamanan.

Pantauan mediakasasi di lokasi  menunjukkan antrean panjang pemohon yang hendak mengurus berbagai layanan pertanahan,  mulai dari sertifikasi tanah, pengecekan berkas, hingga balik nama berbaris hingga ke area parkir.

Namun, alih-alih mendapatkan pelayanan, masyarakat justru dihadapkan pada pintu terkunci dan ketiadaan informasi resmi.

“Kami datang sejak pukul delapan pagi, tapi petugas bilang sistemnya eror. Tidak tahu kapan bisa dibuka lagi. Mestinya ada pemberitahuan resmi, jangan seperti ini,” keluh Dedi (45), warga Banjaran yang hendak mengurus sertifikat tanah warisan.

Beberapa pegawai yang ditemui di area luar kantor mengakui adanya gangguan sistem yang berdampak nasional, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Mereka menyebutkan bahwa seluruh pelayanan berbasis daring tidak dapat diakses, sehingga proses input dan validasi berkas harus dihentikan sementara.

Meski gangguan teknis bisa terjadi kapan saja, absennya komunikasi terbuka dari pihak BPN menjadi sorotan.

Hingga siang hari, belum ada pernyataan resmi dari Kepala Kantor BPN Kabupaten Bandung terkait penyebab gangguan maupun estimasi waktu pemulihan sistem.

Kondisi ini memunculkan kritik dari sejumlah pihak, termasuk para notaris dan PPAT yang sehari-hari bergantung pada sistem BPN untuk penyelesaian berkas klien.

Seorang notaris di Soreang menyebut bahwa gangguan semacam ini kerap terjadi tanpa ada kejelasan mitigasi.

“Kami sering mengalami sistem down, tapi tidak ada SOP tanggap darurat yang jelas. Ini pelayanan publik yang bersifat vital, seharusnya ada cadangan sistem atau alternatif manual,” ujarnya dengan nada kesal.

Ketidakpastian pelayanan publik seperti ini menegaskan lemahnya kesiapan digitalisasi di sektor pertanahan, padahal BPN selama ini mengklaim telah mengadopsi sistem layanan berbasis elektronik untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Hingga berita ini diturunkan, antrean masyarakat masih tampak di sekitar kantor. Beberapa warga memilih pulang karena kelelahan menunggu tanpa kepastian. (Red)