GNPK RI Jabar Berikan Dukungan Usut BUMDES Kota Banjar

| Sabtu, 11 Juni 2022 | 13:03 WIB

foto

Mediakasasi.com, Kota Banjar-- Berdasarkan hasil Survey Indek Kepercayaan Masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi, KPK RI menempati urutan terendah dibanding Kepolisian dan Kejaksaan, yakni hanya berkisar 49,8%.

Ketua Ormas GNPK RI Jawa Barat, yang biasa disapa Abah Nana, sangat mengapresiasi kinerja positif Kejaksaan Negeri Kota Banjar yang saat ini sedang mengusut indikasi penyimpangan keuangan negara yang dilakukan oleh Bumdes Binangun Kota Banjar.

"Diduga kerugian negara berkisar 500 Juta yang modusnya antara lain oknum Bumdes melakukan peminjaman dana dengan menggunakan nama beberapa orang masyarakat, dalam hal ini Fiktif," kata Abah Nana.

Modus penyimpangan keuangan negara di Bundes Binangun kata Abah Nana, sangat mungkin juga dilakukan di Bumdes lain yang ada di Kota Banjar.

"Saya sepakat Kejari akan mengusut tuntas Bumdes lainnya. Kejari Kota Banjar sudah menunjukkan kinerja positifnya dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, sekali lagi semoga Kejari Kota Banjar tetap eksis dalam melakukan penegakkan hukum," ujar Abah Nana. 

Abah Nana berharap pada Kejari Kota Banjar, agar menuntaskan persoalan kasus-kasus korupsi  yang ada di Kota Banjar, terutama berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat yang sampai saat ini belum ada ketetapan hukumnya.

Secara khusus Abah Nana selaku Ketua GNPK RI Jabar, menghimbau kepada Inspektorat Kota Banjar, jangan hanya melakukan audit saja, tetapi bila hasil audit menemukan indikasi penyimpangan keuangan negara, Inspektorat harus berani mengadukannya kepada Penegak Hukum, baik Kejaksaan maupun Kepolisian. 

"Karena disitu jelas ada perbuatan melawan hukumnya. Dan harus diingat bahwa Inspektorat adalah merupakan garda terdepan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintahan Kota Banjar," katanya. (red-01)