Pembangunan Rabat Beton

Diduga Ada Permainan Lelang Proyek, LSM KOMPAS-RI Mengadu ke Wakil Bupati

| Senin, 9 Agustus 2021 | 21:51 WIB

foto

Pengurus LSM KOMPAS-RI saat melakukan audensi dengan Wakil Bupati Bandung, Sahrul Gunawan (foto: istimewa/gin)

Mediakasasi.com, Kab Bandung-- Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Masyarakat Pemantau Korupsi Republik Indonesia (LSM KOMPAS-RI) mengadukan adanya dugaan permainan pada lelang sejumlah tender proyek yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bandung.

Rombongan yang terdiri dari pengurus LSM tersebut datang ke gedung tempat Wakil Bupati sekira pukul 1 siang diterima langsung oleh Sahrul Gunawan.

Ketua LSM KOMPAS RI, Vernando dalam audiensi yang digelar di ruang kerja Wakil Bupati Bandung, mengatakan penyampaian aspirasi dari hasil temuan dan kajian lembaganya menduga adanya permainan lelang oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) anggaran tahun 2021. 

Dugaan permainan lelang itu diperkuat adanya indikasi pengaturan dan pengkondisian yang dilakukan beberapa pihak untuk memenangkan penyedia jasa tertentu. Bahkan indikasi dugaan "pat gulipat" juga terjadi dengan kerjasama oknum UKBJ dengan penyedia jasa calon pemenang tender/perusahaan.

"Salah satu kontraktor yang dinilai tidak layak, justru menjadi pemenang lelang sejumlah tender lelang di ULP Kabupaten Bandung," kata Vernando.

Masalah lain, dia juga melakukan cek ricek ke alamat kantor pemenang tender rabat beton yang beralamat di perumahan Parahyangan Kencana (Parken) tidak ditemukan adanya aktifitas kantor layaknya perusahaan yang profesional.

"Saat kami melakukan kros cek ke alamat pemenang hanya dihuni pasangan keluarga layaknya rumah tinggal bukan kantor. Masih banyak kejanggalan yang dialami teman-teman, seperti proses pelaksanaan dan proses lelang ada tenggang waktu yang berbada dan tidak sesuai dalam dokumen kontrak," kata Vernando.

Ditambahkan, pihaknya meyakini Bupati dan Wakil Bupati Bandung tidak mengetahui masalah tersebut, tapi ada oknum yang sengaja memainkan proses lelang di ULP. Sementara surat audiensi juga ditembuskan ke Polresta Bandung dan Kejari Bale Bandung.

Ia juga mengatakan, selama proses tender lelang berlangsung peserta lelang harus memenuhi kaidah dokumen. Artinya, persyaratan teknis, harga dan administrasi harus terpenuhi, ketika tidak bisa memenuhi salah satunya artinya gugur. Namun, disini yang paling disayangkan adalah dari syarat yang disampaikan terindikasi ada sebuah pengkondisian dengan pihak pemborong.

"Saya berharap monopoli sudah tidak ada lagi," terangnya.

Hasil kajian dan temuan LSM KOMPAS-RI, menjelaskan berdasarkan Perpres No. 12 tahun 2021, tentang perubahan atas Perpres No. 16 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah di pasal 50 ayat 4 disebutkan penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

"Ini yang terjadi tidak demikian, sehingga berpotensi melanggar PP,"  ujarnya. 

Didepan Wakil Bupati Bandung, LSM KOMPAS-RI akan tetap menindaklanjuti hasil kajian mereka. Apalagi sesuai arahan Presiden Jokowi,  target pemulihan Covid-19 tidak hanya pemulihan kesehatan tapi juga pemulihan ekonomi.

"Agar ekonomi berkembang di daerah maka pengadaan Barang dan jasa di daerah tidak boleh ada permainan dan monopoli," jelasnya. 

Sementara kata Wakil Bupati, Sahrul Gunawan meminta data akurat terkait dugaan kecurangan atau permainan yang dilakukan ULP.

"Kegiatan mana saja yang sudah dilakukan yang menimbulkan kecurigaan. Dugaan permasalahan apa saja," jelasnya. 

Dikatakan, belum lama ini pihaknya sedang membahas aturan yang berhubungan dengan inisiatif tentang pembinaan jasa konstruksi.

"Ini sejalan dengan harapan kami agar jasa konstruksi di Kabupaten Bandung sesuai aturan dan kondusif," tegasnya. (Gin)