LSM BAN KRITISI PEMKAB BANDUNG MIRIS KINERJA NYA

| Minggu, 6 Maret 2022 | 19:39 WIB

foto

Ketua Umum DPP LSM BAN Yunan Buwana (Foto : Istimewa)

Mediakasasi.com, Kota Bandung--

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Baladhika Adhyaksa Nusantara dalam rilisnya yang disampaikan oleh Ketua Umum Yunan Buwana kepada mediakasasi.com menyampaikan masukan dan kritikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung terkait pelayanan publik, Minggu (6/3/22).

Menurut pandangan kami, kata Yunan, Citra Pemerintah Kabupaten Bandung sangat merosot kinerjanya, banyak permasalahan yang ada di Kabupaten Bandung, namun para pejabatnya hanya melaksanakan rapat rapat saja, tanpa didukung dengan adanya monitoring kelapangan yang optimal, contohnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung terkait masalah penumpukan sampah di pasar banjaran beberapa waktu lalu, Padahal anggaran perjalanan dinas dn kegiatan monitoring relatif besar tapi hasilnya belum maksimal.

Yunan menyoroti,  pelayanan publik pada Dinas Kesehatan terkait kejadian warga Arjasari yang akan melahirkan ditandu karena buruknya akses jalan, serta tidak ada sosialisasi yang benar atas program program Hotline pengaduan masyarakat kepada pemimpinnya.

Tambah Yunan, Selain itu Anggaran perjalanan dinas dalam negeri juga kami pertanyakan apakah kegiatan tersebut dipantau dan di monitoring?

" Sebagaimana kita ketahui, Bupati Bandung tengah gencar melakukan kegiatan dan pencitraan atas kepemimpinannya di Kabupaten Bandung, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang ada dilapangan, tanpa ada dukungan dari para pejabat dibawahnya," ujar Yunan.

Pada kesempatan ini, kami juga memberikan apresiasi kepada para ASN Kabupaten Bandung yang masih mempunyai Integritas dan semangat yang tinggi dalam pengabdian ke masyarakat, karena masih banyak dari mereka yang jujur dan berdedikasi namun masukan dan usulan mereka tidak dianggap.

" Selain itu, dalam waktu dekat ini lembaga kami akan mengirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) terkait penilaian Zona Hijau yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap upaya pencegahan korupsi untuk di pertimbangkan kembali, sepertinya penilaian tersebut belum mencerminkan kondisional dilapangan, karena banyak permasalahan yang belum terjawab oleh Pemkab Bandung terkait dugaan penyimpangan Dana CSR, Tata kelola Mobil Ambulance CSR dan Dugaan pungutan liar pada Disdik Kab Bandung," tandas Yunan. ***

Bagikan melalui