Peristiwa
Kebakaran KMP Amarisa Berhasil Ditangani, Operasional Tetap Aman
- Selasa, 27 Januari 2026 | 18:02 WIB
| Selasa, 6 Mei 2025 | 15:55 WIB

Proyek raksasa berkapasitas 2x1000 megawatt dikelola oleh PT Indo Raya Tenaga (IRT)—perusahaan patungan antara PT PLN Indonesia Power dan Barito Pacific—PLTU ini kerap disebut sebagai wujud dari masa depan energi Indonesia/Istimewa
Mediakasasi.com | SURALAYA-– Di antara deru mesin dan nyala terang dari PLTU Jawa 9 dan 10, suara-suara lirih dari warga sekitar perlahan mulai terdengar.
Proyek raksasa berkapasitas 2x1000 megawatt ini berdiri megah sebagai simbol kemajuan energi nasional.
Namun, bagi sebagian masyarakat Suralaya, kemajuan tersebut terasa asing—datang begitu dekat, namun menyisakan jarak sosial yang lebar.
Proyek raksasa yang dikelola oleh PT Indo Raya Tenaga (IRT)—perusahaan patungan antara PT PLN Indonesia Power dan Barito Pacific—PLTU ini kerap disebut sebagai wujud dari masa depan energi Indonesia.
Diresmikan pada 2017, proyek ini diklaim ramah lingkungan, bahkan digadang-gadang sebagai pembangkit hybrid pertama yang siap mengadopsi amonia dan hidrogen hijau sebagai bahan bakarnya.
Namun, pada hari Selasa (6/5/25), semangat hijau dan keberlanjutan itu belum sepenuhnya menyentuh aspek sosial di lingkaran terdekatnya.
Beberapa pemuda Suralaya justru menyampaikan keresahan mendalam soal kesempatan kerja yang dinilai tidak berpihak pada warga lokal.
“Masuk kerja ke proyek PLTU itu bukan soal kompetensi, tapi koneksi,” ujar Yadi, seorang pemuda setempat yang sejak lama berharap bisa bekerja di kampung halamannya sendiri.
Ia dan rekan-rekannya telah berulang kali mengajukan lamaran, namun jawaban tak kunjung datang. Sementara itu, pekerja dari luar daerah terus berdatangan, seolah ada jalur khusus yang hanya bisa diakses oleh mereka yang punya ‘tiket khusus’.
“Kami ini seperti tamu di rumah sendiri. Yang punya rumah justru tidak dianggap,” keluhnya.
Kekecewaan itu diperparah oleh minimnya perhatian dari para pemangku kebijakan.
Nama-nama seperti Pemerintah Kota Cilegon, Pemerintah Provinsi Banten, hingga kelurahan dan kecamatan setempat disebut tidak menunjukkan sikap yang berpihak kepada warganya sendiri.
“Pemerintah seakan memilih diam. Mata dan telinga mereka tertutup terhadap jeritan masyarakat yang meminta keadilan,” tegas Yadi.
Dugaan adanya praktik "kerja sama hitam" dalam proses perekrutan semakin menguat di tengah minimnya informasi terbuka.
Warga menduga, posisi kerja tertentu telah 'direservasi' lebih dulu, bahkan sebelum masyarakat sempat melihat adanya pengumuman lowongan.
Ironisnya, proyek yang semestinya membawa berkah pembangunan justru terasa menjauhkan. Kesenjangan sosial menganga lebar di tengah janji kemajuan, dan anak-anak lokal hanya bisa menatap dari pinggir pagar, berharap ada keajaiban yang membuka jalan masuk.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Indo Raya Tenaga dan manajemen PLTU Jawa 9–10 belum memberikan keterangan resmi atas dugaan praktik ketenagakerjaan yang tidak transparan tersebut. (Red)
Bagikan melalui