foto

Ilustrasi : Pengelolaan Anggaran adalah kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja, penuangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan.

Mediakasasi.com, Kab Bandung-- Aparat Kejaksaan dan Kepolisian akan meningkatkan sinergitas bersama Media KASASI dengan mendukung dan mengawal terkait laporan dan pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ada di wilayah hukum Kabupaten Bandung.

Seperti yang pernah disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol. Erdi Adrimulan Chaniago, S.I.K., M.Si., saat mengisi materi di acara sosialisasi bersama perwakilan elemen masyarakat di wilayah Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, mengatakan agar jangan sungkan melaporkan semua kegiatan yang ada di desa.

"Program Command Centre ini bisa diakses oleh warga yang ingin melaporkan kejadian yang ada di daerahnya," kata Erdi, Rabu (24/2/2021)

Aparat penegak hukum khususnya kepolisian akan berkolaborasi mengawasi dan mengawal setiap sudut pengelolaan dana di desa dengan sebaik-sebaiknya agar dana tersebut dapat secara maksimal diberdayakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial.

Namun, di desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang sepertinya mendapatkan 'rapot merah' dan tidak mengindahkan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas.

Beberapa penggiat anti rasuah meragukan pengelolaan anggaran yang dikelola oleh kepala desa Tanjungsari yang di komandoi oleh sdr. Hendar.

Bahkan dari kajian Litbang Media KASASI, sistem pelaporan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Tanjungsari yang telah di upload ke kementrian perdesaan tidak sesuai di lapangan.

Dalam uraian anggaran yang ada di Desa Tanjungsari diantaranya :

- Bantuan Insentif Guru Non Formal Paud sebesar Rp. 50.000.000.

- Bantuan siswa Murid berprestasi sebesar Rp. 23.000.000.

- Penunjang Konvergensi Pencegahan Stunting sebesar Rp.20.123.200.

- Pembuatan teras depan pinggir dan pemasangan batu alam sebesar Rp.54.000.000.

- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan sebesar Rp. 145.499.720

- Pembangunan Yg Rabat Beton sebesar Rp. 176.069.800

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan sebesar Rp. 91.000.000-  dst

Serta anggaran lain yang tertuang dalam kegiatan APBDes tahun 2020.

Seperti yang pernah di muat mediakasasi.com, penggiat anti rasuah dari LSM Pemerhati, Peduli, Pelaksanaan, pembangunan, Pemerintah (PANCAP) diperlukan adanya sinergi antara penegak hukum, lembaga audit negara, dan inspektorat terkait potensi kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara," ujar Gunadi kepada mediakasasi.com, Kamis, (25/2/2021).

Modus mark up dana dan penyalahgunaan anggaran banyak dilakukan oknum kepala desa sehingga menimbulkan kerugian negara dan tidak sedikit kepala desa yang ditangkap dan masuk jeruji besi.

Dalam waktu dekat kata Gunadi, LSM PANCAP bersama Litbang Media KASASI akan menindaklanjuti laporan dan informasi yang masuk serta meminta kepada Inspektorat Kabupaten Bandung untuk segera melakukan audit dan menginformasikan secara transparan apakah desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang telah melakukan mark up dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala desa.  (red-01)