Potensi Pajak SPBU Hilang Akibat Pegawai Bapenda Lalai

| Kamis, 15 Desember 2022 | 13:10 WIB

foto

Ilustrasi

Mediakasasi.com, Kab Bandung-- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan reklame stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Bandung dikenai pajak. Selama ini, pengusaha SPBU tidak pernah diminta bayar pajak maupun retribusi untuk plang usaha mereka.

Hasil kajian Jamparing Insitute, Dadang Risdal Azis kepada mediakasasi.com, terungkap bahwa pada audit yang digelar akhir Mei 2022 lalu BPK melakukan uji petik terhadap objek pajak reklame.

Menurut Dadang Risdal, SPBU mesti diperlakukan sama seperti toko-toko pada umumnya yang plang usahanya masuk objek pajak reklame.

"Karena selama ini Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tak pernah menarik pajak maupun retribusi reklame dari SPBU," kata Dadang Risdal, Kamis (15/12/2022).

BPK lantas mengeluarkan rekomendasi agar Bupati Bandung menginstruksikan Kepala Bapenda untuk:

a. Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan pajak reklame yang menjadi tanggung jawabnya; dan

b. Memerintahkan Kepala Bidang Pajak I Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak, penetapan, dan pemungutan Pajak Reklame pada SPBU.

Jamparing Insitute mengatakan, rekomendasi BPK itu merupakan suatu hal yang baik karena akan menambah sumber pendapatan asli daerah (PAD).

"Seharusnya diperlukan pengkajian lagi untuk menafsirkan objek-objek pajak reklame dalam masalah ini," katanya.

Dari kajian Jamparing Insitute, harus ada terjemahan di peraturan daerah apa-apa saja objek yang dikenai pajak.

“Sejak SPBU itu berdiri, sudah jadi rancangan bangunannya begitu, termasuk plang dan logo Pertamina. Izinnya termasuk dalam izin pembangunan dan semua sudah bayar di situ. Besar lho izin membangun SPBU itu,” tuturnya.

Ia mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan dinas terkait untuk membahas persoalan ini. Di sisi lain, menurutnya kontribusi pengusaha SPBU sudah banyak, seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang tarifnya lima persen perliter.

Dalam temuan BPK disebut ada 60 SPBU di Kabupaten Bandung tidak membayar pajak reklame.

Pertanyaannya apakah pom bensin itu terancam disegel oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja? (gin)