GNPK-RI Jabar Siap Mendukung Pergerakan Aktivis Kabupaten Bandung

Mediakasasi.com, KAB. BANDUNG - Terkait kebijakan Pemkab Bandung yang terus melakukan pembangunan dalam upaya penataan kota, tapi terkesan kehilangan karakteristiknya, bahkan, terkesan tanpa inisiatif, karena hanya terpaku pada RPJMD atau RPJPD saja, Abah Nana selaku Ketua PW GNPK-RI Jabar sangat sepakat apa yang disampaikan rekan - rekan aktifis dalam diskusi bertajuk “Membaca Kabupaten Bandung” yang digagas Media KASASI Group di Perum Parahyangan Kencana, Kamis (14/10/21).

Abah Nana berpendapat bahwa diskusi yang digelar dengan menghadirkan beberapa Ormas, LSM dan wartawan di Kab. Bandung merupakan kontribusi masyarakat kepada Pemkab Bandung.

"Dengan cara memberikan sosio kontrol terhadap kinerja positif penyelenggara negara dan pelaku pembangunan lainnya dalam hal pengawasan masyarakat sesuai perintah undang-undang yang berlaku, saya berharap Pemerintah Daerah harus memahami ini dan harus direspon positif oleh Bupati dan jajaran birokrat lainnya, termasuk oleh penegak hukum." Ungkap Nana Supriatna Hadiwinata.

Lanjut Abah Nana sapaan akrabnya, "Kritik rekan - rekan aktivis serta jurnalis dan khususnya kami, GNPK-RI Jabar memandang perlu kepada Bupati yang baru saja menjabat agar secara terus menerus mengevaluasi kinerja para pembantunya, segera lakukan perubahan dan perbaikan terhadap program anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat."

"Perlu saya sampaikan bahwa ini merupakan kesalahan dalam membuat perencanaan awal, dan sangat mungkin berakibat kepada terjadinya indikasi penyimpangan pada tahap pelaksanaan program sehingga dapat berakibat pada dugaan perbuatan melawan hukum." Tegasnya.

GNPK-RI menilai, hal ini adalah menjadi tanggung jawab eksekutif dan legislatif sebagai mitra kerja Pemerintahan Daerah yang mengesahkan program anggaran dalam rapat Paripurna Dewan.

Indikator pembangunan menurut Abah Nana dengan mengurangi kepentingan masyarakat seperti, trotoar yang diperbarui namun hak pejalan kaki direbut, karena trotoar menjadi pusat kuliner berpotensi menjadi temuan awal bagaimana pelaksanaan program pembangunan tersebut tidak efektif serta efisien apalagi ditengah masa pandemi Covid-19 saat ini.

Penataan kota yang dilakukan seolah ingin meniru kota lain, yang mungkin karena habis melakukan studi banding justru berdampak mengurangi kearifan lokal, sebab karakteristik setiap kota berbeda.

Seperti yang pernah diberitakan mediakasasi.com sebelumnya, Abah Nana menilai tidak harus menunggu informasi atau Lapdu dari masyarakat, dan ini harus bersinergi dengan seluruh komponen masyarakat.

Dalam diskusi “Membaca Kabupaten Bandung” telah menghasilkan dua gejala yang masih diabaikan oleh pemerintahan Kabupaten Bandung, salah satunya mengabaikan hak masyarakat atas pembangunan.

Pembangunan terus dilakukan pemerintah Kabupaten tanpa mempertimbangkan dampaknya ke masyarakat.

Hal yang terabaikan kedua adalah keadilan masyarakat yang belum terpenuhi.

Lembaga pemulihan yang seharusnya memberikan keadilan, malah lamban bekerja untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Lembaga itu diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Diakhir perbincangan dengan Ketua GNPK-RI Jabar, Abah Nana menuturkan bahwa saat ini sudah terendus adanya dugaan jual beli jabatan, ini sangat membahayakan bagi kemajuan pembangunan masyarakat di Kab Bandung. Jum'at (15/10/21).

"Berdasarkan evaluasi kami GNPK-RI, terhadap semakin tingginya tingkat korupsi di Jawa Barat, kami memandang bahwa hal ini adalah merupakan kelemahan penegak hukum dalam melakukan pencegahan korupsi." Papar Abah Nana.

"Sekali lagi saya berharap kritikan-kritikan dari rekan-rekan aktifis di Kab. Bandung agar direspon positif oleh Pemerintah Daerah, Legislatif dan Institusi Penegak Hukum. Selamat berjuang Bapak Bupati Bandung karena PR cukup banyak, jalankan roda pemerintahan secara amanah. Bapak Bupati sangat beruntung mendapat kritikan dari rekan - rekan aktifis, sebagai bentuk pengawasan masyarkat." Tandasnya.

"Kami GNPK RI akan terus berada diluar sistem pemerintahan, agar kami menjadi penyeimbang roda pemerintahan. Salam Antikorupsi." Pungkas Abah Nana. [Eka].