foto

Tim kuasa hukum dari LQ Indonesia Lawfirm untuk korban investasi bodong Kresna Life menyampaikan keterangan pers usai sidang di PN Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Mediakasasi.com, JAKARTA-- Asuransi Jiwa Kresna Life, diputus pailit oleh Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor perkara 647 K/ Pdt.Sus-Pailit/2021, diputus Kabul tanggal 8 Juni 2021. Permohonan kasasi ini diajukan oleh Nelly dan kawan-kawan di bulan April 2021.

Kasasi ini adalah imbas dari ketidakpuasan para nasabah Kresna Life atas putusan Pengadilan Niaga Jakpus yang mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

Menyikapi fakta itu, Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm Avokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA, sebelumnya mengatakan bahwa keputusan PKPU oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengabulkan PKPU Lukman Wibowo adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Majelis hakim. 

Karena dalam UU No 40 tahun 2014 jelas tertera bahwa hanya OJK yang bisa mengajukan permohonan PKPU.

Dengan dikabulkannya Kasasi, jelas Majelis Hakim MA tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakpus, sesuai dengan pendapat Advokat Alvin Lim. Lalu apa akibat hukum dari pailit ini?

Alvin Lim menjelaskan bahwa akibat pailit berdampak sangat besar bagi Asuransi Jiwa Kresna, ribuan nasabah Kresna dan bagi Negara.

Asuransi Jiwa Kresna tentunya akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) karena jika tidak maka kurator akan mengambil alih perusahaan dan seluruh aset Kresna dan menaruh dalam sita umum.

"Kurator akan memiliki akses untuk melihat borok Kresna dan memperkuat dugaan penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilaporkan secara pidana oleh para korban Kresna (jika ada)," katanya.

Kepada nasabah Kresna yang mengambil jalur PKPU, dapat dipastikan akan zonk. Ketika Pailit, maka kurator akan melikuidasi aset Kresna, dan akan jual dalam harga likuidasi yang sangat rendah.

Setelah dipotong biaya Kurator, pajak negara terhutang dan kreditur preference lainnya, maka nasabah Kresna paling hanya dapat sekitar 1-3% saja.

Contoh jelas pailit adalah Cipaganti, korban hanya dapat sekitar 1% dari modal setor. Jalur terbaik adalah pidana, ketika pidana jalan dan terbukti bahwa aset yang disita kepolisian seperti contoh kasus Indosurya di mana Mabes Polri menyita Rp29 miliar cash, rekening bank dan properti di Singapore dan Australia, maka korban bisa memintakan ke pengadilan untuk membagi aset yang disita itu ke para korban, melalui Kejaksaan. 

Jumlah yang didapat akan jauh lebih besar daripada jalur PKPU.

"Inilah dari awal, kami dari LQ Indonesia selalu bilang, PKPU sering dijadikan alat modus oleh perusahaan investasi bodong, untuk menunda pembayaran, untuk alasan menghindari jeratan pidana pihak kepolisian," ucapnya. 

Sehingga oknum Polisi gunakan alasan PKPU untuk alasan menunda proses penyidikan dan pemberkasan seperti yang terjadi dalam kasus Indosurya.

PKPU layaknya digunakan ketika Debitur "masih ada itikad baik" namun jika Debitur tidak ada itikad baik seperti layaknya kasus Indosurya, maka Pidana lah jalur terbaik," ujar Alvin Lim lagi. 

Kita buktikan saja selama ini pendapat hukum LQ Indonesia Lawfirm, benar karena kami ikuti aturan hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku. Seluruh klien LQ Indonesia Lawfirm tidak ikut PKPU dan menolak PKPU dalam kasus Investasi bodong seperti Indosurya.

"LQ Indonesia Lawfirm full pilih jalur Pidana, kami yakin dapat yang terbaik. Dalam pailit, korban hanya dapat remah-remah dan tulang belulang saja," tutur Alvin lagi. (Tobing)