Kabid SD : Dugaan Pungutan Liar di Sekolah, Saya Tidak Tahu !

Baginda Gindo | Kamis, 27 Agustus 2020 | 16:28 WIB

foto

Mediakasasi.com, Kab. Bandung-- Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung melalui kepala bidang SD, H. Adang Syafaat, mengaku tidak mengetahui terkait laporan dari masyarakat adanya pungutan liar yang dilakukan oleh sejumlah korwil tertentu di Kabupaten Bandung.

"Saya tidak tahu menahu kalau ada pungutan. Udah itu jawaban dari saya," Kata Adang kepada Mediakasasi.com, Kamis (27/8/2020).

Dari catatan mediakasasi.com, sasaran pungutan yang terjadi di beberapa korwil adalah sekolah yang menerima BOS Afirmasi dan Kinerja. Sekolah dituntut untuk mengelola anggaran tersebut sebaik mungkin dan sesuai petunjuk teknis. 

Hasil pengakuan dilapangan, disebut ada oknum disdik yang menggiring para kepala SD yang menerima BOS afirmasi dan kinerja diharuskan membeli produk dari salah seorang oknum penjual.

Beredarnya whatsapp dikalangan para KS, mengharuskan Kepala SD membeli paket covid-19 dan juga diwajibkan membeli buku literasi. Sehingga Kepala SD disuruh untuk merubah dan memasukkan kedua barang tersebut dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).

Intruksi dari oknum pejabat Disdik Kab. Bandung itu diterima oleh kepala SD melalui pesan Whastapp, dengan bahasa Sunda, agar kepala sekolah membeli paket covid-19 sebesar Rp. 800.000, dan membeli buku literasi sebanyak Rp. 5 juta.

Pengakuan kepala SD yang mendapatkan pesan WA dari Korwil pendidikan, merasa aneh dan sangat mengganggu, karena dalam pembelian barang yang menggunakan dana BOS afirmasi dan BOS kinerja, Dinas Pendidikan tidak boleh ada interfensi dari pihak mana pun.

Pesan whatsapp yang diduga dari Kabid itu, diteruskan oleh Ketua Forum Korwil dan disebar kepada korwil pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung dan diteruskan kembali kepada para Kepala SD.

"Saya selaku kepala SD merasa terganggu dengan intruksi itu, seakan para kepala SD akan ditumbalkan dalam penggunaan dana BOS afirmasi dan kinerja. Salah satunya pembelian paket covid-19, ini belinya ofline atau online, dan dipaksakannya untuk membeli buku, sedangkan dalam juklak dan juknis BOS afirmasi dan BOS Kinerja sekolah tidak boleh membeli buku," jelas salah seorang kepala SD di Kabupaten Bandung.

Perlu diketahui, Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli[1] dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli[2] termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia. (red-01)