Proyek Fisik 2 Kabupaten di Jabar Perlu Diusut

| Selasa, 21 April 2020 | 17:42 WIB

foto

Proyek di SD Negeri 01 Sukasari Kecamatan Pamempeuk Kabupaten Bandung yang tidak sesuai dengan spesifikasi tehknik yang tertuang dalam Dokumen Kontrak. (Foto: Dokumen Mediakasasi.com)

LAPORAN UTAMA : Bag - 1

Mediakasasi.com, BANDUNG— Data Pengadaan Fisik Secara Elektronik Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mencatat proyek bangunan sekolah di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) di provinsi Jawa Barat mulai dilelang pada 2019.

Seluruh proyek di 2 (dua) Kabupaten itu menelan biaya Rp 18.474.043.397,78 miliar.

Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pekerjaan konstruksi seperti pembangunan gedung sekolah, MCK, pemagaran, musholla serta fasilitas dilingkungan sekolah.

Dari penelusuran Mediakasasi.com, Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat tahun 2019, sudah melenceng dari dokumen kontrak yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja (Satker) Balai Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

Setalah dikaji oleh beberapa ahli sipil (yang sudah memiliki sertifikasi keahlian) dugaan kuat di proyek tersebut dijadikan 'bancakan' oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga membuat dunia pendidikan di dua Kabupaten tersebut semakin berduka.

Perlu diketahui, beberapa sekolah yang seharusnya menjadi penerima manfaat atas program Presiden Joko Widodo dalam melakukan percepatan pembangunan dan rehabilitasi terhadap 10 ribu sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia tersebut, hanya ‘isapan jempol' belaka.

Ironis memang, sekolah penerima manfaat menjadi tersendat jika ingin mendapatkan program pemerintah pusat dikarenakan  adanya verifikasi yang tidak valid dan semrawut.

Penelusuran Mediakasasi.com di lapangan, beberapa daftar sekolah yang batal mendapat rehabilitasi tersebut ternyata telah tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang jasa yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

“Benar, seharusnya sekolah kami mendapatkan program pusat, padahal sebelumnya sudah ada yang datang mengaku konsultan dan sudah di survei. Tapi akhirnya ga jadi karena kita sudah mendapatkan bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK).” Kata Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung Barat.

Ketika di singgung perihal sekolahnya yang sudah terdaftar di dokumen pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (PSP-POP2-JB/K-01/2019), dirinya mengaku cukup heran. (red-01)