foto

Ketua Umum LSM TRISAKTI, Habinsaran Sianturi/Istimewa

Mediakasasi.comKAB BANDUNG---Sebagian besar dari kasus yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kejaksaan dan Kepolisian adalah kasus yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sebanyak 24 dari 33 kasus atau 77 persen kasus yang ditangani APH merupakan kasus tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sementara, hasil kajian dan temuan LSM TRISAKTI menyebutkan kebocoran dalam pengelolaan Dana BOS di Sekolah Tingkat Dasar dan SMP di Kabupaten Bandung tergolong besar. 

Bahkan, keluhan dan pengakuan dari kepala Sekolah Dasar dan penggiat pendidikan terkait kiriman Tenda dan Bola dari salah satu oknum Koperasi di Kabupaten Bandung, terus bermunculan.

Demikian disampaikan Ketua LSM TRISAKTI Habinsaran Sianturi kepada Mediakasasi.com, Jumat (15/9/2023).

Menurut Binsar, dugaan kebocoran dan penyimpangan prosedur Dana BOS yang pembiayaannya berasal dari uang rakyat perlu diawasi bersama.

"Besarnya kebocoran Dana BOS ini sebenarnya sudah diungkapkan LSM TRISAKTI sejak jauh hari. Kami sudah sering membuat laporan ke APH baik tingkat Polda maupun Kajati Jabar," katanya.

LSM TRISAKTI mempertanyakan anggaran yang harus dikeluarkan oleh sekolah untuk pembelian Tenda dan Bola dari salah satu Koperasi yang menyebut titipan Bupati.

Anggaran Tenda yang harus dibeli sekolah sebesar Rp. 3.500.000 dan Bola sebesar Rp. 1.500.000 yg nilainya ini cukup fantastis.

Disampaikan Binsar, bentuk tindak pidana korupsi yang ditemukan dalam patologi pembelian barang dari Dana BOS di sekolah meliputi mark-up harga, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, bisnis dengan orang dalam, nepotisme dan pemalsuan.

Menurut ia, LSM TRISAKTI akan melaporkan dugaan korupsi ini dimulai dari proses awal sampai akhir. Artinya, korupsi di bidang ini sudah dimulai sejak proses perencanaan hingga proses pelaksanaan. 

Persaingan tidak sehat

Menurut ketua umum TRISAKTI ini, pihaknya mengidentifikasi permasalahan pengadaan barang berupa Tenda, Bola, Kamus Bahasa Sunda di Kabupaten Bandung di duga sarat dengan persekongkolan dari sejumlah kasus yang ditangani LSM TRISAKTI. 

Akibatnya menurut Binsar terdapat pelanggaran asas persaingan usaha yang tidak sehat yang pada akhirnya merugikan sekolah sendiri. 

Upaya memperbaiki sistem dari sisi penegakan hukum, terutama program pemberantasan KKN, dirasakan masih lemah terutama dalam pengawasan Dana BOS, dapat dilihat kasus yang saat ini ditangani Kejaksaan dan Kepolisian.

Namun demikian, pemberantasan KKN khususnya di bidang pengadaan barang ke sekolah SD dan SMP ini menimbulkan masalah. Yakni keengganan dari pejabat terkait untuk memberikan informasi yang transparan.

"Pejabat di Dinas Pendidikan enggan memberikan keterangan secara transparan sehingga menimbulkan dugaan ketidakmampuan dalam mengelola sekolah baik negeri dan swasta yang akhirnya dugaan kebocoran dan penyimpangan prosedur dan norma yang pembiayaannya berasal dari uang rakyat," kata Binsar.

Menurut kajian LSM TRISAKTI, permasalahan ini pernah disentuh oleh penyidik. Bahkan dugaan "main mata" antara Penyidik, Dinas dan Sekolah di Kabupaten Bandung pernah disentuh oleh Aparat Penegak Hukum (APH), apakah rumor ini benar ? Walla hu Allam.

Bagi Binsar, pejabat yang demikian tidak mempunyai mental yang cukup untuk menjadi pemimpin dan cenderung menjadi pengikut.

Dari tantangan yang ada di lapangan, ia menyadari bukan persoalan teknis, seperti permasalahan teknologi yang menghambat. Namun lebih dari itu, kemauan dan iktikad baik instansi pemerintah untuk melaksanakan management pendidikan yang baik dalam mengelola pendidikan yang perlu diperhatikan.

Binsar berharap, kepala sekolah bersikap jujur dan berani bicara akibat monopoli tersebut.

Praktik kotor ini jelas merugikan sekolah dan perusahaan yang lain. Monopoli ini bisa terjadi karena desain kebijakan dari dinas pendidikan dan sekolahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian monopoli didefinisikan sebagai pengadaan barang dagangan tertentu baik itu di pasar lokal maupun nasional dan sekurang-kurangnya sepertiga dari pasar tersebut dikuasai oleh orang maupun satu kelompok.

Sehingga, harga dari barang dapat dikendalikan. Monopoli juga dapat diartikan sebagai keadaan bisnis yang dipegang secara penuh hanya oleh satu perusahaan saja.

Hal tersebut dapat terjadi karena hanya perusahaan tersebutlah yang memiliki pelayanan yang dibutuhkan oleh banyak orang. Sehingga, menjadikan perusahaan tersebut tidak memiliki kompetitor lain. ***