Jamparing Institut : Dadang Risdal Azis

Kepsek SMK Swasta Diperiksa Tetkait BPMU Tahun 2021

| Selasa, 28 Maret 2023 | 10:18 WIB

foto

Dadang Risdal Aziz Direktur Jamparing Institut pemerhati kebijakan pemerintah saat menghadiri audensi yang digelar DPRD kabupaten Bandung.

catatan redaksi bagian ke-2

 

Mediakasasi.com, BANDUNG-- Informasi yang beredar dikalangan kepala sekolah dan operator disebut-sebut Kejaksan Tinggi Jawa Barat telah memeriksa kepala sekolah SMK swasta di Kabupaten Bandung.

Dari catatan mediakasasi.com, pemanggilan oleh Asisten Intelijen Kejati Jabar terkait dugaan kasus penyelewengan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tahun anggaran 2021 dikalangan SMK Swasta.

Berita utama mediakasasi.com mendapat tanggapan dari Lembaga Antirasuah.

Dadang Risdal Aziz direktur Jamparing Institut pemerhati kebijakan pemerintah menilai panjangnya birokrasi penangan perkara menjadi salah satu sebab, di samping lemahnya pengawasan internal terhadap praktik tumbuhnya mafia penangan perkara.

Lemahnya pengawasan internal. Lunturnya integritas moral pada jajaran aparat penegak hukum (APH) baik dari staf, struktural sampai kepada pimpinan, yang nampaknya terpengaruh sikap hedon mencari terobosan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara instan.

Dari informasi yang dihimpun mediakasasi.com, laporan serta dugaan kasus penyelewengan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dan pelaporan LPJ BOS Reguler tahun anggaran 2021 yang diduga fiktif, berawal dari pengaduan masyarakat (Dumas) oleh LSM yang bergerak di pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Surat Dumas dari LSM tersebut langung ditujukan kepada Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Jabar di jalan Jl. L. L. R.E. Martadinata No.54 pada tanggal 19 Januari 2023.

Perlunya pengawasan

Menurut Direktur Jamparing Institut Dadang Risdal Aziz menjelaskan, diperlukan pengawasan yang efektif untuk memberantas adanya penyalahgunaan wewenang atau korupsi, antara lain:

(1) Melakukan kerjasama dengan Lembaga Independen seperti KPK, dan ICW ( Indonesia Corruption Watch) 

(2) Melakukan SIDAK (inspeksi mendadak)

(3) Melakukan kunjungan rutin setiap satu tahun sekali.

Jamparing Institut akan terus bekerja agar terciptanya sistem pemberantasan korupsi yang ideal dengan sekurang-kurangnya melalui 3 tahapan.

(•) Pertama adalah regulasi yang jelas.

(•) Kedua adalah institusi yang terbuka, sehingga tidak ada lagi ruang gelap untuk melakukan korupsi, karena sesungguhnya transparansi merupakan 'ruh' demokrasi.

(•) Ketiga adalah komitmen seluruh pemimpin dinas maupun badan untuk menyatakan korupsi adalah musuh bersama.

"Kita harus membangun sistem yang tidak akan pernah ramah dengan korupsi. Jamparing Institut senantiasa terus mendampingi. Saat ini Jamparing Institut juga tetap konsisten dan fokus dengan penerapan konsep Trisula," katanya.

Perlu diketahui, konsep Trisula Pemberantasan Korupsi, pertama ada pendidikan sebagai upaya membangun dan menanamkan nilai, karakter, budaya dan peradaban manusia Indonesia yang ANTIKORUPSI.

Trisula Kedua adalah mengedepankan upaya pencegahan dan monitoring dimana penggiat anti rasuah akan fokus bekerja di hulu, melakukan penelaahan dan kajian regulasi yang membuka celah-celah korupsi, dan memastikan berlakunya sistem yang baik.

Dengan sistem yang baik, maka tidak ada peluang dan kesempatan untuk melakukan korupsi. Hal ini sesuai amanat UU bahwa lembaga antirasuah masuk ke seluruh instansi demi membentuk regulasi yang ANTIKORUPSI. -bersambung-