SDN BATUKARUT 03

Dana BOS, dari ARKAS Sampai BKU Tidak Sinkron

| Rabu, 30 Juni 2021 | 12:01 WIB

foto

Realisasi BKU yang digunakan SDN BATUKARUT 03 Kecamatan Arjasari/Istimewa

Mediakasasi.com, KAB BANDUNG-- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyediakan dua jalur pilihan untuk pembuatan laporan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Jalur pertama yakni melalui BOS Salur di laman bos.kemdikbud.go.id.

Sementara jalur kedua yaitu melalui ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).

Mangasi sebagai Ketua LSM Studi Informasi Keuangan Sosial dan Aset (SIKSA) salah satu penggiat ARKAS menuturkan, ARKAS merupakan bagian dari arsitektur sistem elektronik BOS bersama platform BOS Salur dan SIPLah. Adapun platform ARKAS mencakup aspek perencanaan.

LSM Studi Informasi Keuangan Sosial dan Aset (SIKSA) mengungkapkan sedikitnya 12 modus penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dilakukan oknum pengelola anggaran sekolah. 

Ragam modus ini ditemukan dari kasus korupsi dan penyelewengan dana BOS. Salah satu sampel secara acak ditemukan di SDN BATUKARUT 03 Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

Modus penyelewengan dana yang dilakukan sekolah tersebut salah satunya dalam bentuk pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, pengelolaan dana BOS SDN BATUKARUT 03 yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis. 

Kasus ini akan ditindaklanjuti ke Dinas Pendidikan dan tidak menutup kemungkinan ditembuskan ke aparat penegak hukum. Kata Mangasi kepada Mediakasasi.com, Selasa (30/6/2021).

Bahkan sekolah tersebut mengabaikan peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dalam mengelola dana BOS dengan dalih mempermudah. Namun ujungnya, kondisi ini dimanfaatkan untuk penyalahgunaan anggaran.

Pada beberapa kasus, dana BOS hanya dikelola kepala sekolah dan bendahara. Lalu sengaja dikelola tidak transparan, di mana sekolah tidak menyampaikan pemakaian dana BOS pada papan informasi.

"Dalih kurangnya dana BOS kerap menjadi kedok penyelewengan anggaran. Penambahan jumlah siswa yang tidak sesuai atau mark up dilaporkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah", kata Mangasi.

Mangasi membeberkan, masih sering ditemukan pemalsuan laporan yang dilakukan kepala sekolah terkait honor guru. Laporan pemberian honor yang disampaikan ternyata melampirkan tanda tangan palsu dari guru terkait. Kemudian pemalsuan kwitansi dengan alasan pembelian alat atau prasarana fiktif.

Modus lainnya, kepala sekolah memakai dana BOS untuk kepentingan pribadi atau disimpan ke dalam rekening pribadi.

Mangasi mengatakan pemerintah sudah berupaya mentransfer dana BOS langsung ke kepala sekolah untuk meminimalisasi penyelewengan anggaran. Namun pada realitanya masih ada oknum yang menyalahgunakan dana BOS.

"Jadi memang ini bagaimana sebenarnya regulasi tidak bisa mencegah orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat koruptif. Jadi memang itu harus ditanam dari mindset seluruh stakeholder," ujarnya. 

Dalam hal ini, katanya, Inspektorat Jenderal Kemendikbud bertugas membina dan mengawasi penyerapan dana BOS di sekolah. Namun ia menekankan banyak pihak yang harus mengawasi penggunaan dana BOS di lapangan.

"Ini termasuk pelibatan peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dalam pengelolaan anggaran sekolah. Terlebih karena pada petunjuk teknis, Komite Sekolah bertugas menentukan penggunaan dana BOS," katanya.

Ia juga menyarankan setiap sekolah membentuk posko layanan pengaduan dan papan pengaduan. Tujuannya agar pengawasan bisa melibatkan masyarakat, Dinas Pendidikan setempat dan Komite Sekolah. (Red-01)