foto

Ilustrasi

Investasi

Mediakasasi.com, Sumedang - Karena kedekatan dengan salah seorang kepala cabang di salah satu Bank ternama, diduga mantan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang berinisial (UH) ‘ikut’ bermain proyek.

Padahal sudah jelas bahwa pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 6 Tahun 1974 tentang pembatasan PNS dalam usaha namun larangan itu sering dilanggar.

Praktek ‘kolusi’ yang dilakukan oleh oknum Disdik Sumedang bersama-sama oknum kepala cabang di salah satu Bank tersebut telah mengatur 3 (tiga) SPK (Surat Perintah Kerja) pada tahun anggaran 2015-2016.

Dalam SPK tersebut tertulis jelas Proyek Pengadaan sarana belajar interaktif pedidikan dasar sebanyak dua SPK dan Pengadaan bidang pendidikan sekolah menengah kejuruan sebanyak 1 SPK.

Berikut 3 SPK yang di duga di 'siasati' oleh oknum pejabat disdik Sumedang dengan oknum Bank :

1. SPK untuk PT Cahaya Rejeki sebesar Rp. 2 miliar

2. SPK untuk CV Cahaya Rejeki sebesar Rp. 1,9 miliar dan

3. SPK untuk CV Cahaya Rejeki sebesar Rp. 1,8 miliar

Di duga kuat dalam perakteknya, ke tiga perusahaan tersebut mendapat jaminan dari Bank. Namun, setelah ditelusuri kepada masing-masing pemenang tender yang tertulis dalam SPK tersebut, dirinya menyangkal dengan alasan sipemilik perusahaan tidak mengetahui kalau pihaknya menjadi pemenang tender.

Mereka bermain sangat cantik, dan sudah paham betul, dan kuat dugaan mantan pejabat di Disdik Kabupaten Sumedang bersama oknum pejabat Bank tersebut dalam melakukan kegiatannnya dengan cara memberikan dan mengarahkan proyek tersebut kepada orang lain untuk mengerjakannya, guna mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok.

Dengan kondisi itu, Ketua DPD Jabar LPKN (Lembaga Pemantau Korupsi Nasional), Joni Pane, BAE mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan ketika mendapat laporan dari masyarakat.

“Sudah tidak rahasia umum lagi oknum pejabat mulai dari Kadis, Sekdis, Kabid dan Kasi ikut bermain proyek,” kata Joni.

Ia mengakui, proyek yang seharusnya dilaksanakan oleh pemborong atau rekanan, namun nyatanya proyek tersebut dikuasi oleh oknum-oknum Pejabat.

“Sekarang proyek malah diambil alih demi mencari sampingan oleh oknum pejabat tadi, sehingga banyak rekan-rekan kontraktor mengeluh,” imbuhnya.

Menurutnya, Seorang pegawai negeri sipil (PNS) dilarang untuk terlibat dalam usaha yang berasal dari anggaran pemerintah, baik anggaran APBN ataupun APBD.

Larangan tersebut sudah jelas disebutkan dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang displin PNS pada pasal 4 ayat 2 terdapat 15 poin yang berisi larangan bagi PNS yang memanfaatkan APBD atau APBN.

PNS dilarang sama sekali main proyek, dalam PP tersebut bahkan juga menyebutkan sanksi. “Untuk sanksi terberat mulai penurunan tidak dinaikan pangkat selama 3 tahun, pembebasan dari jabatan dan diberhentikan dari PNS,” kata Joni.  (red-01)