DPRD Pangandaran Temukan Dugaan Pemborosan

| Kamis, 19 Januari 2023 | 09:42 WIB

foto

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Jalaludin

Mediakasasi.com, PANGANDARAN-- Meskipun ketersediaan anggaran fasilitasi untuk fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran dinilai minim, beberapa permasalahan dalam pembangunan fisik ditemukan.

Diketahui, beberapa pekan lalu DPRD Kabupaten Pangandaran telah melakukan rapat paripurna penutupan masa sidang ketiga tahun anggaran 2022 yang juga sekaligus mengevaluai internal. Dari hasil evaluasi internal DPRD Kabupaten Pangandaran, beberapa permasalahan ditemukan dari mulai soal tugas pokok dan fungsi dewan yang belum maksimal hingga temuan dari tiap komisi.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Jalaludin membeberkan beberapa persoalan yang harus diperbaiki pihaknya dikemudian hari khususnya soal pembangunan fisik.

"Ada yang terhambat, misalkan pelaksanaan program rutilahu, karena masih progres. Ada temuan indikasi tidak efektif juga," terang Jalaludin kepada wartawan, Rabu (18/1).

Pemerintah Daerah (Pemda), Jalaludin menduga, telah melakukan kegiatan dengan bukti satu jenis kegiatan yang berbasis di satu kelembagaan. Ia mencontohkan, seperti rehabilitasi gedung sekolah.

"Misalkan, di salahsatu sekolah ada kegiatan rehabilitasi 7 ruang kelas, ada yang 7 kelas dikerjakan oleh 7 perusahaan ini kita memandang kurang efektif dan terjadi penghamburan di biaya umum," jelasnya.

Efektifitasnya, tukas Jalaludin, sedang dikaji di DPRD dan nanti akan ketemu di Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan oleh Pemda.

"Ya di sana nanti kesimpulannya, apakah dengan sistem itu melakukan efisiensi dan efektifitas kegiatan atau ada tujuan lain," pungkasnya. (Marwan/red)