foto

Ilustrasi Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

Mediakasasi.com, Bandung - Dalam melaksanakan operasional, bank harus bisa menggulirkan budaya kerja bersih agar menjadi perilaku semua elemen bank yang ada di Indonesia.

Beberapa diantaranya adalah memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), "Ini harus komitmen semua direksi bank untuk membudayakan kerja yang bersih di semua bank. Sehingga tidak ada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam operasional semua bank," ujar NS Hadiwinata ketua DPW Gerakan Nasioanl Pencegahan Korupsi-Republik Indonesia (GNPK-RI) kepada mediakasasi.com, Rabu (8/1).

Aktivis yang akrab dipanggil Nana mengatakan, praktik KKN dapat mencoreng nama baik bank itu sendiri.

Oleh karena itu, pihaknya akan mempelajari laporan pengaduan dan informasi yang diterima dan segera akan ditindaklanjuti. “kita akan desak bank tersebut agar memberikan klarifikasi dan menerapkan transparansi dalam operasional bank.” Kata Nana.

"Kalaupun terjadi seperti yang diberitakan mediakasasi.com itu, tidak menutup kemungkinan akan kami laporkan kepada penegak hukum dan melaporkan dugaan manipulasi anggaran yang dilakukan oleh oknum tersebut kepada kantor pusat,” tambahnya.

Menurut Nana, KKN harus ditindak tegas. Selain itu, pihaknya tidak mentoleransi jika terbukti oknum pejabat bank dan oknum dinas pendidikan Sumedang 'ikut' bermain proyek.

Praktek ‘kolusi’ yang dilakukan oleh oknum pejabat kepala cabang bank bersama oknum pejabat di Dinas Pendidikan Sumedang yang sudah direncanakan untuk mengatur 3 (tiga) SPK (Surat Perintah Kerja) pada tahun anggaran 2015-2016 sangat merugikan dan akan mencoreng nama baik bank tersebut.

"Praktik KKN ini akan mencoreng nama baik dan menyebabkan kerugian secara finansial karena adanya penyimpangan pendapatan bank. Karena itu, tidak ada toleransi terhadap KKN dan harus ditindak secara tegas," terangnya.

Terkait pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme ini, pihaknya telah memiliki unit saber pungli. Keberadaan unit ini, diharapkan akan mampu mencegah terjadinya praktik KKN di bank tersebut dan dinas pendidikan.

"Kami harapkan, semua masyarakat yang menerima informasi atau menjadi korban untuk segera melaporkan ke DPW GNPK-RI Jabar," ujar Nana.

Unit Timsus Saber Pungli GNPK-RI menjadi tempat dan wadah untuk mengawasi para oknum pegawai yang ada di BUMN, BUMD dan PNS untuk melaporkan segala bentuk KKN. Upaya ini dilakukan agar menjaga integritas dan budaya kerja. (red-01/gin)