foto

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P, Arteria Dahlan (foto: dpr.go.id)

Mediakasasi.com, JAKARTA-- Mundurnya dua Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu masih menyisakan persoalan. Meskipun dua personil milenial, Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra telah resmi mengundurkan diri dari Stafsus Presiden Jokowi, tetapi publik sepertinya belum merasa lega.

Bahkan, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P, Arteria Dahlan sempat mempersoalkannya saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan KPK secara virtual, Rabu (29/4/2020), seperti dilansir Kompas.com

Yang dipersoalkan lebih dari sekadar mundurnya para stafsus milenial tersebut. Arteria mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menyelidiki potensi korupsi atas keterlibatan sejumlah platform digital dalam program Kartu Prakerja.

"Penunjukan platform digital tanpa tender untuk proyek Kartu Prakerja senilai Rp 5,6 triliun. Gagasan Pak Jokowi ini bagus," ujar Arteria.

"Namun, bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa oleh pemerintah? Bagaimana bisa terjadi? Bagaiman strategi pengawasannya?" imbuhnya.

Arteria menyoroti keberadaan Ruangguru dalam program Kartu Prakerja. Keberadaan Ruangguru itu dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan lantaran perusahaan platform digital itu masuk ke dalam program saat pemiliknya, Adamas Belva Syah Devara, menjabat sebagai Staf Khusus Presiden.

Saat ini, Belva diketahui telah mengundurkan diri sebagai Staf Khusus Presiden.

Namun, Arteria berpendapat bahwa mundur dari jabatan Staf Khusus Presiden saja belum cukup.

"Ini tidak cukup dengan mundur Pak, ini korupsi. Salah satu vendor itu milik Stafsus Presiden, pemilik sahamnya ada di Singapura. Begini konyolnya kita, siapa yang terlibat, diusut," tutur Arteria.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, keberadaan Ruangguru di program pelatihan Kartu Prakerja 2020 dipersoalkan publik. Polemik Ruangguru akhirnya mendorong CEO-nya, Adamas Belva Syah Devara, mengundurkan diri dari jabatan Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

Tak hanya mempersoalkan posisinya saat itu sebagai stafsus milenial, banyak kalangan mempertanyakan status Ruangguru yang merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Singapura.

Karena dianggap perusahaan asing, Ruangguru dinilai tidak layak mengelola pelatihan Kartu Prakerja yang menyedot anggaran hingga Rp 20 triliun dari APBN tersebut.

Dalam RDP itu, Arteria pun mengkritik sikap mantan Stafsus milenial Presiden Jokowi Andi Taufan yang menyurati para camat untuk mendukung penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh perusahaan yang dipimpinnya.

"Praktik-praktik menghisap yang dilakukan oleh ring satu istana, stafsus, saya kasih contoh ada anak muda memberikan surat ke camat-camat atas nama covid, bubarin saja stafsus, kita minta tolong ketua mainkan ini," Arteria menegaskan. ***