Bagian ke - 1

Dugaan Mafia Perizinan di Pusaran Bangunan Milik IBRM

| Senin, 5 Desember 2022 | 17:31 WIB

foto

Ilustrasi mafia perizinan-net

Mediakasasi.com, Kab Bandung-- Markas Cabang Laskar Merah Putih Kabupaten Bandung diminta untuk terus melakukan pengawasan terhadap penataan izin bangunan. Hal itu dikatakan oleh ketua LMP Kabupaten Bandung, Asep Rudi saat memberikan keterangan kepada mediakasasi.com, Senin (5/12/2022).

Hasil pemantauan LMP dilapangan serta mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, masih terdapat berbagai masalah perizinan seperti penataan izin yang belum maksimal, dan pengawasan pemerintah daerah yang lemah dalam penindakan.

Sebut saja bangunan milik PT ISTANA BANDUNG RAYA MOTOR (IBRM) melakukan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan skala usaha perdagangan besar mobil baru yang berlokasi di jalan terusan Al Fathu, Blok Peundeuy RT. 003 RW. 021 Desa Soreang Kecamatan Soreang.

"Pemantauan dilakukan sudah sering, bahkan saat mediasi di ruang rapat satpol PP pada tanggal 2 November 2022 disepakati untuk menghentikan pekerjaan sebelum proses izin keluar," kata Asep Rudi.

Masih menurut Asep Rudi, saat mediasi dihadiri oleh seluruh dinas terkait, bahkan saat itu Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo menyempatkan hadir untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.

Hasil pemantauan dan kajian Laskar Merah Putih, menemukan kejanggalan terhadap operasional perusahaan milik PT IBRM. Perusahaan tersebut masih beroperasi walau izinnya belum keluar.

Menyikapi hal tersebut, LMP Kabupaten Bandung meminta pihak kepolisian dan Satpol PP untuk tetap melakukan supervisi terhadap penataan izin bangunan dan dampak lingkungannya.

"Kami juga mendesak pemerintah agar melakukan tindak penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan," kata Asep.

Perlu diketahui, terkait pelaksanaan pembangunan diperlukan suatu aturan hukum dan perundang-undangan tentang penataan ruang yang didalamnya mencakup ketentuan-ketentuan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan (monitoring) dan evaluasi dalam melakukan pembangunan, maka dapat membentuk dan mengarahkan budaya hukum masyarakat Indonesia menuju terwujudnya ketertiban dalam pembangunan.

Selain memperhatikan penataan ruang kegiatan usaha dapat berhasil menunjang pembangunan yang berkelanjutan serta penanggulangan pencemaran lingkungan apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu.

Salah satu sarana yuridis administrasi untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan tersebut adalah sistem perizinan. (red)