Bupati Jadi Tahanan KPK, Wakil Bupati Buronan Polisi

| Senin, 9 Maret 2020 | 14:11 WIB

foto

Ilustrasi

Mediakasasi.com, - Apa jadinya jika Bupati dan Wakil Bupati terjerat kasus hukum secara bersamaan? Kegiatan pemerintahan pun dijalankan Sekretaris Daerah (Sekda) bersama para asistennya.

Itulah yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, Riau beberapa pekan terakhir.

Awalnya, Bupati Amril Mukminin, yang menjadi tersangka suap proyek jalan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“KPK melakukan penahanan terhadap Bupati Bengkalis, yaitu tersangka AM terkait dengan tindak pidana korupsi pembangunan Jalan Duri di Kabupaten Bengkalis,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri pada 6 Februari 2020.

Ali mengatakan untuk tahap pertama, Amril ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK. Rutan K4 ini berada di belakang gedung Merah Putih.

Amril ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menerima suap Rp5,6 miliar terkait proyek proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis.

Bersamaan dengan penahanan Amril, Kepolisian Daerah (Polda) Riau memanggil Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad untuk diperiksa sebagai tersangka korupsi.

Sepekan sebelumnya, Polda Riau melakukan gelar perkara. Alhasil, Muhammad ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek pipa jaringan air bersih di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau tahun anggaran 2013.

“Iya ini panggilan pertama setelah (Muhammad) dijadikan tersangka. Namun tidak hadir tanpa ada keterangan,” kata Kepala Humas Polda Riau, Komisaris Besar Sunarto, 6 Februari 2020.

Lantaran terus mangkir pemeriksaan sebagai tersangka, Muhammad dianggap buron. Namanya dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

Status ini dikeluarkan karena tersangka sudah tiga kali dipanggil secara patut, namun tak pernah hadir. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Komisaris Besar Andri Sudarmadi mengatakan, Muhammad ditetapkan sebagai DPO sejak awal pekan ini.

“Sebelumnya sudah dipanggil secara patut tapi kalau enggak mau (datang) ya gimana lagi,” kata Andri.

Dari tempat persembunyiannya, Muhammad mengutus pengacara untuk mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Ia meminta hakim membatalkan penetapan tersangka yang dilakukan Polda Riau. Kepolisian bakal meladeni ‘perlawanan’ Muhammad. Menurut Andri, praperadilan merupakan hak tersangka.

“Tak masalah, tetap jalan supaya masyarakat melihat bentuk keseriusan Polda, walaupun dipraperadilan kita tetap maju,” tegasnya.

Kasus proyek pipa jaringan air bersih telah mengantarkan Sabar Stavanus P Simalonga (Direktur PT Panatori Raja), Edi Mufti (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) dan Syahrizal Taher (Konsultan Pengawas), ke bui. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru memvonis mereka terbukti melakukan korupsi.

Praktik lancung ini terkuak berkat laporan LSM. Proyek di bawah Bidang Cipta Karya, Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir diduga tak sesuai kontrak.

Dalam kontrak tertera pekerjaan galian tanah untuk menanam pipa HD PE DLN 500 MM PN 10 dengan volume sepanjang 1.362,00. Ini berarti galian tanah sedalam 1,36 meter dan ditahan dengan skor pipa kayu bakar sebagai cerucuk. (red)