Catatan Redaksi bagian ke-1

Kejaksaan Panggil Pejabat Disdukcapil Soreang

| Rabu, 11 Mei 2022 | 09:15 WIB

foto

Kantor Disdukcapil Kabupaten Bandung di Soreang

Mediakasasi.com, KAB BANDUNG-- Kejaksan Negeri Balebandung telah memeriksa pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil di bulan April 2022 kemarin. Pemeriksaan itu berkaitan dengan pengadaan belanja cetak, penerbitan dokumen kependudukan untuk keperluan kartu Identitas Anak (KIA) tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.

Plt Kepala Dinas Catatan Sipil, Ningning Hendasah, membenarkan pemanggilan tersebut. Menurut ia, pemanggilan dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

"Alhamdulillah sudah d selesaikan oleh PPK dan PPTK pada tg tersebut pa." kata Ningning dalam balasan WhatsApp.

Ketika disinggung maksud sudah diselesaikan, langsung menyarankan mediakasasi.com untuk komunikasi dengan PPK karena semua data ada di PPK.

Sementara pihak PPK dan PPTK Disdukcapil belum bisa dikonfirmasi terkait pemanggilannya oleh Kejari Bale Bandung.

Saat dihubungi via WhatsApp, Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Andrie Dwi Subianto, S.H., M.H., belum bisa menerima mediakasasi.com dikarenakan ada tugas sidang di kota Bandung.

Terkait pemanggilan pejabat Disdukcapil menurut Andrie, masih fokus pada pengumpulan data (puldata), dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Perlunya pengawasan

Menurut penggiat anti rasuah dari Wahana Jaringan Informasi Terpadu (LSM WAJIT) Kartiwa menjelaskan, diperlukan pengawasan yang efektif untuk memberantas adanya penyalahgunaan wewenang atau korupsi, antara lain:

(1) Melakukan kerjasama dengan Lembaga Independen seperti KPK, dan ICW ( Indonesia Corruption Watch)

(2) Melakukan SIDAK (inspeksi mendadak) (3) Melakukan kunjungan rutin setiap satu tahun sekali.

LSM WAJIT kata Kartiwa akan terus bekerja agar terciptanya sistem pemberantasan korupsi yang ideal dengan sekurang-kurangnya melalui 3 tahapan.

(•) Pertama adalah regulasi yang jelas.

(•) Kedua adalah institusi yang terbuka, sehingga tidak ada lagi ruang gelap untuk melakukan korupsi, karena sesungguhnya transparansi merupakan 'ruh' demokrasi.

(•) Ketiga adalah komitmen seluruh pemimpin dinas maupun badan untuk menyatakan korupsi adalah musuh bersama.

"Kita harus membangun sistem yang tidak akan pernah ramah dengan korupsi. LSM WAJIT senantiasa terus mendampingi. Saat ini LSM WAJIT juga tetap konsisten dan fokus dengan penerapan konsep Trisula," katanya.

Perlu diketahui, konsep Trisula Pemberantasan Korupsi, pertama ada pendidikan sebagai upaya membangun dan menanamkan nilai, karakter, budaya dan peradaban manusia Indonesia yang ANTIKORUPSI.

Trisula kedua adalah mengedepankan upaya pencegahan dan monitoring dimana penggiat anti rasuah akan fokus bekerja di hulu, melakukan penelaahan dan kajian regulasi yang membuka celah-celah korupsi, dan memastikan berlakunya sistem yang baik.

Dengan sistem yang baik, maka tidak ada peluang dan kesempatan untuk melakukan korupsi. Hal ini sesuai amanat UU bahwa lembaga antirasuah masuk ke seluruh instansi demi membentuk regulasi yang ANTIKORUPSI.  -bersambung-