LIPUTAN KHUSUS 1

Ketika Hukum Gagal Mengungkap Skandal Proyek APBD

| Senin, 28 Juni 2021 | 15:12 WIB

foto

Ilustrasi

Mediakasasi.com, KAB BANDUNG-- Sebagian besar dari kasus yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kejaksaan dan Kepolisian adalah kasus yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sebanyak 24 dari 33 kasus atau 77 persen kasus yang ditangani APH merupakan kasus tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sementara, hasil kajian LSM Studi Informasi Keuangan Sosial dan Aset (SIKSA) bahwa tahun 2019 menyebutkan kebocoran dalam pengadaan barang/jasa di Dinas PUTR Kabupaten Bandung tergolong besar. 

Demikian disampaikan Ketua LSM SIKSA, Mangasi kepada Mediakasasi.com, Minggu (27/6/2021).

Menurut Mangasi, dugaan kebocoran dan penyimpangan prosedur, norma dan standar teknik untuk proyek infrastruktur yang pembiayaannya berasal dari uang rakyat di Dinas PUTR Kabupaten Bandung perlu diawasi bersama.

"Besarnya kebocoran di Dinas PUTR ini sebenarnya sudah diungkapkan LSM SIKSA sejak jauh hari. Kami sudah sering membuat laporan ke APH baik tingkat Polda maupun Kajati Jabar," katanya.

Pada Tahun 2019 lalu kata Mangasi, dugaan kebocoran pengelolaan anggaran di Dinas PUTR akibat dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa alias proyek. 

Merujuk pada Anggaran APBD 2019 item Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, yaitu :

- Rehab Jalan Perincian Anggaran sebelum perubahan 181.736.349.157,00 Perincian Anggaran setelah perubahan 191.960.793.221,5

Perincian Paket PL sebanyak -+ 868 paket. Jumlah paket Sebelum Perubahan anggaran +_ 800 paket. Jumlah paket setelah Perubahan +_68 paket. Jumlah paket lainnya dengan proses lelang.

- Rehab Jembatan Perincian anggaran sebelum perubahan 13.029.079.500,00 Perincian anggaran sesudah perubahan 13.728.615.900,00 

Perincian paket PL -+ 87 paket. Jumlah paket sebelum perubahan -+83 paket. Jumlah paket setelah perubahan -+ 4 paket. Sedangkan jumlah paket lainnya dengan proses lelang. 

LSM SIKSA juga mempertanyakan Anggaran 2019 khusus perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan sebesar 2.105.000.000,00 dan jembatan 700.000.000,00, sesudah perubahan jalan menjadi 2.105.000.000,00 dan jembatan 750.000.000,00 yg nilainya ini cukup fantastis.

Disampaikan Mangasi, bentuk tindak pidana korupsi yang ditemukan dalam patologi pengadaan barang/jasa di PUTR meliputi mark-up harga, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, bisnis dengan orang dalam, nepotisme dan pemalsuan.

Menurut ia, LSM Studi Informasi Keuangan Sosial dan Aset (SIKSA) pernah melaporkan dugaan korupsi di Dinas PUTR ini dimulai dari proses awal sampai akhir. Artinya, korupsi di bidang ini sudah dimulai sejak proses perencanaan hingga proses pelaksanaan. 

Persaingan tidak sehat

Ditempat terpisah, menurut Sekjen LSM Sorot lingkungan dan korupsi (SOLUSI), Yadi Taryadi pihaknya mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Dinas PUTR Kabupaten Bandung di duga sarat dengan persekongkolan dari sejumlah kasus yang ditangani LSM SOLUSI. 

Akibatnya menurut Yadi terdapat pelanggaran asas persaingan usaha yang sehat yang pada akhirnya merugikan negara. 

Upaya memperbaiki sistem dari sisi penegakan hukum, terutama program pemberantasan KKN, dirasakan masih lemah terutama dalam pengawasan pengadaan barang/jasa,dapat dilihat kasus yang saat ini ditangani Kejaksaan dan Kepolisian.

Namun demikian, pemberantasan KKN khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa ini menimbulkan masalah. Yakni keengganan dari pejabat terkait untuk memberikan informasi yang transparan.

"Pejabat di Dinas PUTR enggan memberikan keterangan secara transparan sehingga menimbulkan dugaan ketidakmampuan dalam menyerap anggaran yang akhirnya dugaan kebocoran dan penyimpangan prosedur, norma dan standar teknik untuk proyek infrastruktur yang pembiayaannya berasal dari uang rakyat," kata Yadi.

Menurut kajian LSM Sorot lingkungan dan korupsi (SOLUSI) permasalahan ini pernah disentuh oleh penyidik. Bahkan dugaan "main mata" antara BAPPEDA dengan Dinas PUTR Kabupaten Bandung pernah disentuh oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Yadi mencontohkan, pada tahun 2019 mulai dari perencanaan sampai pengawasan tidak pernah melibatkan konsultan/pihak ketiga independen, kredibel, mandiri.disinyalir hanya pinjam bendera, dikerjakan swakelola pihak dinas saja.

Tahun 2019 rumor beredar antara BAPPEDA dan Dinas PUPR berkolusi dengan cara menyediakan 183 perusahan untuk ikut "bermain". Apakah rumor ini benar ? Walla hu Allam.

Ia menceritakan bahwa saat pencairan anggaran proyek tersebut dicairkan bersamaan menjelang Hari Raya Idul Fitri bulan Mei 2019, sehingga tampak antrian panjang di salah satu Bank yang ada di Soreang.

Bahkan ada beberapa pengakuan dari pemborong bahwa yang mendapat pekerjaan di PUPR diminta untuk menyediakan anggaran perencanaan dan pengawasan besarannya tergantung nilai proyek PL.

Seperti PL 200 juta, anggaran perencanaan dan pengawasan -+ 20-25 Juta.

Bagi Yadi selaku Sekjen, pejabat yang demikian tidak mempunyai mental yang cukup untuk menjadi pemimpin dan cenderung menjadi pengikut.

Ia juga menggambarkan untuk gebrakan pemberantasan di bidang pengadaan barang/jasa di PUTR dari sisi regulasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keputusan Presiden 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keluarnya Perpres ini dilatarbelakangi keinginan untuk meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam pengadaan barang/jasa. 

Dari tantangan yang ada di lapangan, ia menyadari bukan persoalan teknis, seperti permasalahan teknologi yang menghambat. Namun lebih dari itu, kemauan dan iktikad baik instansi pemerintah untuk melaksanakan management pengelolaan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa yang perlu diperhatikan. -Bersambung