foto

Tim Redaksi mediakasasi.com saat audensi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bandung (Senin, 2/11/20)

Mediakasasi.com, Kab Bandung— Pada pagi hari di awal November 2020 kemarin, tim Redaksi mediakasasi.com menuju kantor Dinas Sosial Kabupaten Bandung di kompleks Pemkab di Soreang. Tim Redaksi disambut langsung Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang yang menangani Pakirmiskin, KordInator Daerah (Korda Kabupaten Bandung) dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) perwakilan kecamatan Pangalengan.

Penelusuran dugaan penyimpangan penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) atau program sembako mendapati sejumlah fakta baru. Di antaranya, ada nama Kriswandiar yang disebut-sebut sebagai salah seorang supplier atau pemasok besar yang mengover banyak desa.

Senin (2/11/2020) tim mediakasasi.com melakukan audensi dan penyerahan bukti beras yang diduga tidak berkualitas sesuai dalam petunjuk umum. Selama audensi berlangsung, diakui Dinas Sosial merasa kewalahan akibat banyaknya pengaduan program sembako yang harus ditindaklanjuti sampai ditingkat KPM.

Pengaduan yang masuk ke Dinas Sosial diantaranya :

1. KPM saldo 0

2. Masyarakat yg ingin mendapatkan program

3. Kartu KKS error atau hilang

4. Komoditas kurang baik

5 Persaingan suplier yang tdk sehat

Namun, Dinas Sosial mengaku tidak bisa memberikan blacklist (daftar hitam) kepada suplier dan agen yang nakal. Dikarenakan tidak memiliki kewenangan.

“Jujur saja, sebenarnya Dinas Sosial sudah melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewenangan kami, tapi regulasi juga yang mengatur bahwa dinas sosial tidak bisa memberikan sanksi atau daftar hitam kepada suplier maupun agen. Pihak BNI lah yang berhak memberikan sanksi kepada mereka,” kata kepala Dinas Sosial, Nina Setiana.

Bagaimana  bisa  SDS menjadi  supplier  besar?

Dari penelusuran dilapangan, ada label SDS yang dikomandoi oleh Kriswandiar, berawal sejak dirinya menjadi PIC di Bank BNI. Dari beberapa agen diperoleh pengakuan bahwa SDS sering memberikan "kasbon" kepada para agen agar tidak bisa berpaling/pindah karena sudah terikat dalam uang. 

Karena dirinya mantan pegawai di BNI, dan paham betul 'permainan' tentang BPNT/sembako, kemudian dirinya juga punya selepan (mesin penggilingan padi, Red). Kemudian, ia menawari agen-agen itu. Itu awalnya seorang Kriswandiar mantan PIC BNI menjadi supplier besar di Kabupaten Bandung.

Padahal, sesuai pedoman Kementerian Sosial (Kemensos) dalam program BPNT yang didapat mediakasasi.com, telah diatur beberapa syarat untuk bisa jadi agen atau e-warong. Salah satunya memiliki tabungan bank penyalur dengan ketentuan saldo minimal.

Lalu, siapa yang membuat sistem pemaketan sembako itu? Bukankah dalam aturan para KPM bisa membelanjakan barang atau komoditas sesuai kebutuhan? Kemudian, apakah supplier terlibat dalam rapat tikor? (Jawaban yang tidak pernah di dapat secara kongkrit sampai sekarang).

Pengakuan sumber mediakasasi.com dari koordinator kecamatan (korcam) program keluarga harapan (PKH) menyebutkan, sesuai ketentuan, rapat tikor BPNT itu hanya dihadiri sekretaris kecamatan (selaku ketua tikor), sekretaris tikor (Kasi Kesra), anggota tikor masing-masing korcam PKH, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), Kasi Trantib kecamatan, dan kepala desa.

”Supplier tidak berhak terlibat dalam rapat itu. Sebetulnya, istilah supplier itu tidak ada di program ini karena semestinya e-warong setiap hari memang berjualan sembako. Dan KPM itu boleh mengambil kapan saja, tidak dijadwal seperti sekarang dan diarahkan. Yang pasti, setiap bulan dijatah Rp 200 ribu,” ujar sumber mediakasasi.com.

Seperti pernah diberitakan, hasil penelurusan tim mediakasasi.com di beberapa wilayah, ada aroma tidak sedap dalam penyaluran BPNT di masa pandemi Covid-19. Mulai distribusi sembako yang sudah dalam bentuk paketan, ada selisih harga Rp 30 ribu hingga Rp 40 ribu dalam setiap paket, temuan komoditas tidak layak, agen atau e-warong sebatas papan nama alias tidak sesuai pedoman Kemensos, hingga kartu kesehjahteraan sosial (KKS) bersaldo nol rupiah.

Khusus soal temuan margin atau selisih harga paket sembako tentu saja merugikan para KPM. Seharusnya, dengan uang Rp 200 ribu, mereka mendapatkan sembako yang setara. Namun, faktanya berkurang. Kalau dijumlah, potensi kerugian itu lumayan besar.

-bersambung-