foto

Presiden Joko Widodo saat mengumumkan jumlah yang akan diterima dalam bentuk uang tunai Rp200.000 per keluarga penerima manfaat.

Mediakasasi.com, Kab BandungPROGRAM sembako yang pernah di muat di mediakasasi.com (Liputan Khusus Bagian ke-1) dengan carut marutnya bantuan dan program baru tersebut, masyarakat di Kabupaten Bandung yang memang berkategori sebagai masyarakat miskin. Menunggu dan berharap bantuan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip 6T yaitu tepat jumlah, tepat kwalitas, tepat harga, tepat waktu tepat administrasi dan tepat sasaran. Bagaimana melihat antusisme masyarakat menyambutnya dengan gembira, atas bantuan yang memang tertuju kepadanya itu.

Namun sayang, ternyata kehadiran program bantuan sembako tersebut lagi-lagi masyarakat di Kabupaten Bandung ‘dirundu’ dengan rasa kekecawaan. Realisasinya masih jauh dari kata panggang tidak pantas untuk dilakukan. Kabar mengenai kandasnya kekecewaan dan realisasinya program sembako itu kembali muncul masalah di bulan Agustus 2020.

Program bantuan sembako di Kabupaten masih ditemukan masalah diantaranya adalah kualitas beras yang tidak baik, alias jauh dari harapan. Beberapa item paket seperti tahu, tempe dan telur yang diberikan kepada masyarakat miskin itu diduga tidak sesuai dengan aturan, dan sebagian lagi bahkan tak layak konsumsi seperti yang rame diberitakan media di desa Nagrak Kecamatan Pacet (edisi Mediakasasi.com 12 April 2020 dengan judul : Warga di Desa Nagrak Di suruh Makan Tempe Busuk Program BPNT). 

Kualitas beras ditambah paket yang diterima masyarakat tidak layak komsumsi itu pernah terjadi di beberapa Wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan catatan mediakasasi.com dalam dua pekan pernah memberitakan ‘kecurangan’ para agen. Warga penerima bantuan itu berbondong-bondong untuk mengembalikan paket sembako dengan kualitas yang sangat jelek kepada pemerintah desa. Kejadian mengenai beras dan beberapa paket bantuan yang tidak layak komsumsi itu sempat viral di sosial media (medsos) dan menjadi bahan 'seksi' dikalangan media dan penggiat anti rasuah. 

Benang  KusutAparat  Penegak  Hukum  Harus Serius  Menindak

Hasil penelusuran mediakasasi.com tentang carut marutnya program bantuan sembako, telah membuat geram para penggiat anti rasuah diantaranya dari DPW Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Nasional (GNPK-RI). Penggiat anti korupsi tersebut akan melakukan pengawasan dan pelaporan secara berkala kepada aparat penegak hukum (APH) baik dari kepolisian maupun kejaksaan.

DPW GNPK-RI mendesak aparat hukum untuk mengusut tuntas mengenai realisasi dan penyaluran bantuan sembako yang dinilainya jauh dari harapan masyarakat.

“Sehingga jika ada oknum yang melakukan permainan dari penyaluran sembako diberi sanksi tegas," ungkap Ketua DPW Jabar NS Hadiwinata.

Sementara, dari sudut lainnya lagi yang terjadi adalah sikap penyaluran bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bandung yang hingga kini masih sangat lamban.

Bongkar Mafia Pengoplos Beras Bantuan Sembako

Carut marutnya program sembako di Kabupaten Bandung masih belum sampai disitu saja. Mediakasasi.com mendapat informasi dari salah satu pemasok beras di luar kabupaten Bandung pernah terjadi melakukan kecurangan pelaku usaha beras yang diduga oplosan di salah satu Gudang. Dugaan kasus beras oplosan tersebut digunakan sebagai beras Bantuan Sembako yang dilakukan oleh pemilik gudang, pekerja dan pelaku usaha.

Kejadian tersebut, setidaknya ada 5 orang pelaku usaha, baik pemilik gudang dan para pekerjanya di gudang UD. Yudha Tama ART diamankan oleh Polres untuk ditindak lanjuti perkaranya.

Setidaknya, dari kejadian hal tersebut diatas. Kabupaten Bandung hingga kini masih terlihat betapa lemahnya pemerintah dalam menjalankan beberapa program yang pro terhadap rakyat. Walaupun dalam penyaluran sembako tetap dalam pengawasan. Namun, tetap saja pengawasan itu sungguh sangat lemah.

Aparat Desa, Pendamping, Kecamatan, hingga Dinas dan pihak terkait lainnya masih jauh dari apa yang diamanatkan dari Undang-undang dan aturan yang berlaku. Ketika media, penggiat anti korupsi, dan masyarakat sudah mulai kritis menyikapi program tersebut. Tetap saja, para pemerintah yang memiliki kuasa atas hukum yang berlaku. Intimidasi kerapkali hadir pada mereka yang hendak menyuarakan amanat Undang-undang. Keterbukaan, dan pelayanan informasi terhadap publik masih jauh dari kata terbuka.

Masalah yang terjadi adalah masalah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung secara berulang-ulang. Padahal, jika memang pemerintah ingin mewujudkan sistem pemerintahan yang good  goverment, tidak usah muluk-muluk menyusun program yang selangit, membuat anggaran yang begitu sangat ambyar. Cukup perbaikilah kesalahan yang terjadi dimasa lalu, dan hal itu bisa dimulai dengan memperbaiki tatanan keadaan hari ini.  

-bersambung-