foto

Bagian Ke-1

Mediakasasi.com, KAB BANDUNG-- SATU dari sekian banyak tumpukan masalah kembali terjadi mengerumuni pada mereka masyarakat yang di kategorikan sebagai, masyarakat tidak mampu (miskin).

Tumpukan masalah yang terjadi di kalangan masyarakat tidak mampu tersebut, adalah salah satunya dampak dari kelalaian pemerintahan atas beberapa program bantuan yang disinyalir akan merubah nasib mereka yang tidak mampu.

Namun faktanya, hingga kini bantuan dan program pemerintah untuk mengentaskan masalah bagi masyarakat yang tidak mampu (miskin) tersebut, yaitu penyaluran sembako yang hingga kini masih sangat amburadul.

Bahkan diakui oleh kepala Bidang yang menangani Pakirmiskin di Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Nia Nindhiawati mengatakan, untuk wilayah Pangalengan satu satunya kecamatan yang dari awal terlalu banyak kepentingan.

"Oleh karenanya beri kami kesempatan untuk melakukan pembenahan secara bertahap. Satu selesai, muncul masalah lain," kata Nia.

Salah satu bukti dan contoh dari amburadulnya pemerintah dalam menjalankan program bantuan sembako bagi masyarakat miskin tersebut terjadi di  kecamatan Pangalengan, Baleendah, Dayeuhkolot, Ibun dan Kecamatan Pacet.

Penyebab amburadulnya program sembako di Kabupaten Bandung itu juga di sinyalir oleh lemahnya birokrasi sistem pemerintahan.

Selain lemahnya birokrasi sistem pemerintahan, juga keterbukaan dan pelayanan atas informasi publik yang hingga kini masih belum terbuka secara transparan bagi masyarakat atau publik.

Seolah tidak ingin disalahkan, selaku Kabid, Nia mengarahkan mediakasasi.com untuk langsung datang kepada suplier untuk memberikan klarifikasi.

"Bukan hanya program sembako, masih ada 7 program bansos yang harus dikawal oleh dinsos. Kenapa akang ga langsung temui klarifikasi dengan supliernya. Baik baik minta klarifikasi dari suplier. Kan bisa," jawab Nia.

Sosialisasi  Progam Sembako

Di Kabupaten Bandung, program sembako bagi masyarakat miskin tersebut jika kita ulas sedikit. Setidaknya sejak awal tahun 2020, pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Sosial (Dinsos) telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, organisasi perangkat daerah (OPD), Forkompimda, dan Kecamatan mengenai tahapan dan mekanisme prosedur dari program bantuan sembako.

Karena program sembako adalah program dan inovasi baru dari pemerintah atas program sebelumnya yaitu bantuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Lanjut pada tahapan berikutnya, sejak diadakannya sosialisasi program bantuan BPNT dari Dinsos tersebut pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten melalui Bupati Bandung H. Dadang Nasser, bertempat di Gedung Moh Toha pernah mensosialisasikan program bantuan BPNT.

Dalam kesempatannya itu, Bupati saat bersama dengan awak media menyampaikan "Program Pemberdayaan Sosial dari pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini harus kita apresiasi. Karena ini merupakan hasil evaluasi dari program-program sebelumnya," (kata Bupati Bandung).

Ditengah-tengah sosialisasi program BPNT tersebut, setidaknya hadir dari perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bank Indonesia (BI), Bank BNI cabang Majalaya dan Camat se Kabupaten Bandung.

Dimana, setiap KPM itu nantinya akan mendapatkan Kartu Elektronik yang dalam setiap bulannya akan terisi saldo uang. Dan dari uang terisi saldo tersebut, nantinya KPM bisa menukarkan atau menggesekkan kartunya di E-Warung untuk bisa mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah berupa beras dan telur.

-bersambung-