foto

Ketua PW GNPK RI Propinsi Jawa Barat, NS Hadiwinata ( poto istimewa)

Mediakasasi.com | Kab. Bandung -- Terkait dengan penolakan peliputan para Jurnalis dari berbagai media oleh KPUD Kab Bandung, dalam tahapan proses Pilkada Serentak 2020 ( Pengundian Paslon Bupati dan Wakil Bupati ). Kamis 24/09/2020.

NS Hadiwinata, selaku Ketua GNPK RI JABAR sangat menyayangkan terhadap sikap KPUD Kab. Bandung, telah melakukan larangan terhadap para awak media.

"Ada beberapa hal yang harus dipahami oleh Para Penyelenggara Pemilu, bahwa sikap tersebut berindikasi pelanggaran terhadap Undang Undang RI tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Hadi.

Sosialisasi kegiatan tahapan proses pemilukada lanjut Hadiwinata, adalah mutlak harus dilakukan oleh penyelenggara pemilihan ( KPUD ), justru dgn kehadiran para Jurnalis pada kegiatan tersebut, KPUD Kab. Bandung harus merasa terbantu dalam hal informasi dapat diterima oleh Masyarakat, karena peliputan para jurnalis akan menjadi konsumsi publik.

"Kami tidak berharap bahwa situasi pandemi covid 19 semuanya dijadikan alasan atau menjadi kebal hukum, itu adalah tidak benar," tegas Hadiwinata.

Penggiat anti korupsi ini juga menuturkan, Soal sosialisasi dengan life streaming, harusnya KPUD mempertimbangkan hasilnya, karena sy anggap hasilnya tidak akan maksimal diterima oleh masyarakat, dlm hal ini tidak semua masyarakat sempat untuk melakukan penggunaan internet.

"Para Jurnalis itu adalah salah satu pejuang yang ikut mencerdaskan masyarakat, jadi kalo KPUD Kab. Bandung melakukan penolakan peliputan para Jurnalis, itu adalah suatu Kesalahan Besar karena telah membodohi masyarakat dan pelanggaran terhadap Undang Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik," ucapnya.

"Kami GNPK RI JABAR, akan menyikapi kejadian ini lebih lanjut, karena kinerja penyelenggara pemilihan umum berkinerja buruk," tegas NS Hadiwinata.

NS Hadiwinata juga menjelaskan, biasanya modus seperti ini, pasti disitu ada yang disembunyikan oleh KPUD, terutama terkait dengan penggunaan anggaran penyelenggaraan pemilukada, jadi aroma dugaan korupsi sangat kuat dilakukan oleh Pejabat Penyelenggara Pemilihan yang berprilaku Koruptif.

"KPUD Kab. Bandung benar benar telah menyakiti hati rakyat karena ketidak adilan buat masyarakat," ungkap NS Hadiwinata.

"Kami GNPK RI JABAR akan mencari celah untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Prov. Jabar, dapat melakukuan audit terhadap pengelolaan anggaran yang ada pada KPUD Kab. Bandung," kata Ketua GNPK RI NS Hadiwinata.

Ketua PW GNPK RI Jabar NS Hadiwinata jaga mengatakan, bila nanti dugaan aroma adanya penyimpangan pada pengelolaan anggaran KPUD Kab. Bandung, kami tidak akan segan segan untuk melapdukannya kepada Penegak Hukum, siapapun itu yang terlibat, bersiap siap saja untuk berhadapan dengan Meja Hijau.

"Sekali lagi saya tegaskan, bahwa KPUD Kab. Bandung telah menyakiti hati rakyat dengan tidak berlaku adil pada masyarakat," pungkas Ketua PW GNPK RI Jabar sambil menutup dengan salam anti korupsi. (Heri Muslim)