Bangunan Gedung Milik Negara yang Menjadi "buah bibir"

Mediakasasi.com | BALEENDAH—Dua wartawan mediakasasi.com menelusuri proyek pembangunan gedung milik negara yang menjadi ‘buah bibir’ diantara LSM maupun ormas khususnya yang ada di Baleendah.

Dengan menggunakan pola jurnalisme investigasi, wartawan mediakasasi mencoba mengumpulkan informasi dan berkelanjutan terhadap sebuah isu atau kasus tertentu, dengan tujuan mengungkap fakta, kebenaran, dan kejanggalan yang mungkin tersembunyi.

Penelusuran dilakukan saat pembongkaran gedung kantor kecamatan Baleendah ini dikerjakan oleh CV Selovena asal Kota Tasikmalaya menjadi ‘buah bibir’ dan kerap dikerumuni oleh pihak-pihak yang mengaku memiliki kewajiban untuk memantau pelaksanaan proyek pembangunan milik negara tersebut.

Mediakasasi mencoba melibatkan wawancara dengan tokoh-tokoh pemuda, LSM maupun ormas.

Bahkan beberapakali meminta wawancara bersama Camat Baleendah, Drs. Eef Syarif Hidayatullah, M.Si bisa terwujud pada hari Selasa, (29/04/25).

Maksud dan tujuan sudah disampaikan kepada Camat Baleendah bahwa media membutuhkan pengumpulan data, analisis dokumen, dan penggunaan berbagai sumber informasi.

Namun, camat Baleendah ini enggang memberikan informasi dan komentar terkait rencana pembangunan gedung berlantai 2 milik pemerintah ini dan menyarankan mediakasasi untuk mendatangi Dinas PUTR.

Camat Baleendah selaku penerima manfaat harus tahu bahwa tujuan utamanya dibangun kantor pelayanan tersebut adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik serta mencegah korupsi atau pelanggaran hukum.

Mengakses data pemenang tender

Selama ini, jurnalis mengakui sering mengalami kesulitan untuk mengakses data pengadaan barang dan jasa dari pemerintah.

Karena itu, investigasi wartawan acap mandeg di tengah jalan karena kurangnya informasi.

Untuk menyiasati hal itu, mediakasasi sebagai pers, kerap mengandalkan situs terbuka Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pemerintah dan aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk keperluan pembuatan berita.

Mediakasasi merasa beruntung mendapatkan pelatihan mengenai Open Tender dari Rumah Rumpi pimpinan DR. Ir. Dede Farhan Aulawi, MM, CHT.

Dede Farhan Aulawi adalah praktisi SDM di sebuah BUMN dan mantan Kompolnas RI.

Sebanyak 10 peserta dari kelompok jurnalis dan organisasi masyarakat sipil mendapat pelatihan untuk mengawasi proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Salah satunya yang dikerjakan oleh CV Selovena asal Kota Tasikmalaya ini.

Dalam situs terbuka Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pembangunan gedung kantor kecamatan Baleendah dianggarkan sesuai Pagu sebesar 7 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2025.

Proyek tersebut di ikuti oleh 170 peserta lelang dan menjadi pemenang adalah CV Selovena yang diurutan 12 melakukan penawaran setelah harga negosiasi Rp.6.528.354.560.

Aroma Lobby Politik

Sekilas pemenang tender proyek ini tampak normal, tidak ada yang janggal, namun setelah media ini menelusuri portofolio CV Selovena, dugaan “aroma” lobby-lobby politik mulai tercium.

Dari catatan mediakasasi, ada disebut seorang anggota DPRD Kabupaten Bandung yang mengusung proyek pembangunan tersebut.

Bahkan disebut juga anggota DPRD ini memiliki kedekatan dengan camat Baleendah.

Keterangan lain dari pemuda yang ikut mengawasi proyek pembangunan gedung kantor Baleendah disebut ‘dikawal’ dari Tim BEDAS.

Namun ada juga menyebut si pemenang tender tergolong kontraktor nakal yang bekerja serampangan dan membuat boros anggaran.

Jejak digital/ rekam jejak CV Selovena seperti yang diberitakan oleh Spiritjawabarat.com dengan judul" Berpotensi Rugikan Masyarakat, Pembangunan Puskesmas Kalangsari ‘Mangkrak' ( 9 Desember 2024) dengan anggaran Rp. 4.980.894.448.

Ditambah pemberitaan dari Infoka.id dengan judul "Mandor dan Kuli Bangunan Proyek Gedung Puskesmas Kalangsari Karawang Kabur Tinggalkan Hutang Rp 14 Juta" ( 25 Februari 2025).

Proyek pembangunan milik negara ini memang harus ada pengawasan dari Civil society (Organisasi Non-Pemerintah (LSM), termasuk ada pengawasan melekat oleh dinas teknis PUTR.

Jika pengawasan yang lemah terhadap pelaksanaan proyek dapat menyebabkan penyimpangan anggaran dan kualitas pekerjaan, sehingga proyek tidak memberikan manfaat yang optimal.

Editor : Gindo