Satker BPPW Jabar "tercium bau amis' Dengan Pemborong

Baginda Gindo | Sabtu, 25 April 2020 | 10:15 WIB

foto

Ilustrasi konspirasi

LAPORAN UTAMA: Bag - 3

Mediakasasi.com, BANDUNG— Proyek fisik di 2 (dua) Kabupaten yang ‘menelan' anggaran sebesar Rp 18.474.043.397,78 miliar lolos dalam pengawasan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya juga tidak ada pengawasan dari Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar (Pusat PSPPOP).

Padahal, pemborong dari PT. ARYSNA MANDIRI jelas telah melakukan pengurangan volume pekerjaan yang tertuang dalam Daftar Kuantitas dan Harga (DKH) serta gambar rencana.

Demikian dikatakan Lukman Hakim kepada Mediakasasi.com, Jumat, (24/4).

Menurut Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen ini mendesak aparat penegak hukum harus hadir ketika ada dugaan kerugian negara. Serta mendorong media dan penggiat anti korupsi untuk tidak takut melaporkan 'kongkalingkong' antara Satker BPPW dengan PT. ARYSNA MANDIRI.“

"Jika memang ada 'kongkalingkong', kita juga akan surati DPRD Provinsi Jabar untuk bersama-sama meninjau ke lapangan. Karena bagaimanapun ini akan menjadi aset di masing-masing Kabupaten,” kata Lukman.

Memang kepala Balai BPPW Jabar tidak mengurusi teknis. Namun, ia adalah kepala yang harus bertanggungjawab atas semua proyek di Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Jabar termasuk proyek bangunan sekolah di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Ujar Lukman.

Kepada mediakasasi.com, salah satu sumber anonim yang kenal dekat dengan PT. ARYSNA MANDIRI mengatakan, oknum dari Balai BPPW harus juga bertanggungjawab.

“Karena orang Balai dan dari kementerian ada yang terlibat. Kalau ga terlibat mana bisa pekerjaan berjalan mulus,” katanya.

Ditempat terpisah, Ketua PW Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Nasional Republik Indonesia (GNPK-RI) Jawa Barat, NS. Hadiwinata mengatakan, membentuk manusia beradab tidak seperti membangun gedung bertingkat, asal saja blueprint.

Manusia Indonesia yang diidamkan adalah manusia yang mempunyai karakter kuat serta memiliki akhlak yang baik.Tolak ukur kemajuan sebuah bangsa dapat dilihat dari perkembangan pendidikannya.

Dapat dibayangkan jika sarana dan prasarana sekolah dijadikan kesempatan untuk memperkaya diri sendiri dan golongannya oleh oknum pejabat dan pemborong, maka pencapaian sumber daya manusia yang diharapkan untuk memajukan bangsa ini jauh dari harapan.

“Kalau memang sudah tercium ‘bau amis’ antara pejabat dengan pemborong terkait proyek Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat tahun 2019, ia berjanji akan menindaklanjuti ke Kementerian PUPR,” katanya.

Kata Hadiwinata, sesuai arahan Presiden Jokowi, seluruh pekerjaan fisik terkait pendidikan telah dilimpahkan ke Kementerian PUPR.

Sejak tahun 2019, anggaran untuk infrastruktur pendidikan, mulai dari revitalisasi dan pembangunan gedung sekolah hingga laboratorium, tak lagi dialokasikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (Red-01)