Satker BPPW Jadi 'Buah Bibir' Penggiat Anti Korupsi

| Selasa, 21 April 2020 | 20:24 WIB

foto

LAPORAN UTAMA: Bag – 2

Mediakasasi.com, BANDUNG— Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat saat ini menjadi topik yang paling 'hangat' di kalangam penggiat anti korupsi dan media.

Para penggiat anti korupsi lebih condong mempertanyakan keberadaan dana rehabilitasi yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak.

Bahkan dalam keterangan rilis yang diterima Mediakasasi.com, penggiat anti korupsi mempertanyakan petugas yang telah melakukan verifikasi.

Dalam kajian mereka, disebutkan tim verifikasi diduga ada 'main mata' dengan pelaksana alias pemborong. Karena, verifikasi yang dilaksanakan secara abal-abal dan tanpa mengedepankan data yang benar-benar valid, menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target.

Perlu diketahui, Satuan Kerja (Satker) Balai Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Jawa Barat adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Peran Satker seharusnya cepat tanggap ketika ada laporan dari LSM maupun media yang menyoroti pekerjaan fisik yang ada di Jawa Barat.

Diakui oleh Ajat, salah satu staf di Balai Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Jawa Barat mengatakan, sudah puluhan surat yang masuk mempertanyakan kegiatan fisik yang ada di Jawa Barat.

Dari catatan Mediakasasi.com, Kementerian PUPR telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi sekolah untuk 2.002 sekolah (SD, SMP dan SMU) dalam 324 paket dan 57 paket pekerjaan rehabilitasi madrasah untuk 195 madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ditempat terpisah, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman mengatakan, verifikasi yang dilakukan tampak asal-asalan. Sehingga target tersebut dipastikan tidak tetercapai.

Menurut Jajang, pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemborong di beberapa sekolah di Jawa Barat tidak sesuai dengan gambar rencana dan Daftar Kuantitas dan Harga yang tercantum pada dokumen pemilihan.

“Salah satu contoh yang tidak bisa di pungkiri adalah proyek yang ada di SD Negeri 01 SUKASARI Kecamatan Pamempeuk Kabupaten Bandung. Bangunan fisik tersebut banyak yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Tehknik Pelaksanaan yang tertuang dalam Dokumen Kontrak yang telah disepakati,” katanya.

Informasi yang dihimpun Mediakasasi.com, pekerjaan yang ada di SDN 01 SUKASARI diantaranya, rehab ringan alias tambal sulam, pengecatan, dan pekerjaan TPT kurang lebih sepanjang 2,5 meter. (Red-01)