DPRD Jabar: Banyak Daerah Tidak Memiliki Sekolah, Komitmen Dari Pemimpin Daerah Belum Terlihat

Mediakasasi.com, BANDUNG-- Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar mengungkapkan sebanyak 212 kecamatan di Jabar belum memiliki sekolah tingkat SMA/SMK Negeri dikarenakan termasuk wilayah blank spot. Angka tersebut menunjukkan 34 persen dari 623 kecamatan di Jabar belum memiliki sekolah.

Menanggapai hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya menuturkan, persoalan sekolah menjadi Pekerjaan Rumah besar yang harus segera diselesaikan.

Namun, untuk menyelesaikan persoalan tersebut memerlukan political will yang kuat dari pimpinan daerah.

"Tapi yang kami lihat sejauh ini, komitmen dari pimpinan daerah belum terlihat. Kalau memang hal tersebut betul-betul ingin segera dilaksanakan secara bersama, kami dari komisi V siap membantu," tuturnya, Jumat (11/6).

Meski begitu, ia menyadari guna menyelesaikan persoalan daerah yang belum memiliki sekolah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Walaupun tak mudah, pihaknya terus mendorong dan mengingatkan pemerintah agar tidak menyerah dan membiarkan wilayah tersebut tidak memiliki sekolah negeri.

"Memang kita akui dalam hal ini tidak mudah untuk membereskannya. Tapi jangan langsung kita putus asa dan melepasnya," lanjutnya.

Menurutnya, terdapat empat persoalan yang dihadapi untuk menyelesaikan persoalan daerah yang belum memiliki sekolah.

Pertama, adanya sekolah swasta dan kontribusi masyarakat untuk mengisi blank spot, persoalan tanah, bangunan, dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini tenaga kependidikan.

Persoalan pertama, beberapa daerah yang belum memiliki sekolah negeri tetapi di tempat itu terdapat sekolah swasta dan mereka meminta untuk tidak dibangun sekolah negeri milik pemerintah.

"Tinggal bagaimana sekolah swasta itu berdiri diatas wilayah yang urgent. Saya rasa ini bisa menjadi suatu kesempatan bagi sekolah-sekolah swasta," kata Gus Ahad sapaan akrabnya.

Kedua tentang lahan adalah yang cukup kompleks untuk ditangani.

Gus Ahad mengatakan, dana yang dimiliki pemerintah daerah untuk membangun sekolah dalam satu tahun hanya sebesar Rp 75 miliar. Sedangkan luas lahan yang diperlukan untuk itu membutuhkan setidaknya 10 ribu meter persegi.

"Contoh di Kota Depok itu satu meter persegi tanah sudah Rp 4 juta," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar lahan milik Pemprov Jabar supaya dialihkan menjadi lahan Disdik.

Namun, perlu adanya kerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam hal ini.

"Ditelusuri mana saja lahan yang milik pemprov supaya nanti bisa dialihkan ke lahan disdik. Ini dapat menghemat biaya," terang politisi asal F-PKS itu.

15 Daerah tidak memiliki sekolah

Sebelumnya Kepala Disdik Jabar, Dedi Supendi mengatakan dari dua ratusan kecamatan yang ada di Jabar, sekitar 15 daerah yang tidak memiliki sekolah negeri karena masuk dalam kategori blank zonasi.

Dedi menjelaskan, blank zonasi merupakan daerah yang sulit untuk diakses, dan memiliki tata ruang resapan yang tidak memungkinkan dibangun bangunan sekolah.

"Blank zonasi itu kemana mana jauh gitu. Tapi ada juga beberapa daerah yang pada saat akan kita lakukan keberpihakan sekolah negeri di lokasi tersebut, kondisi alam tidak memungkinkan. Tidak boleh ada bangunan. karena itu adalah daerah resapan," katanya belum lama ini.

"Kasus kedua, pada saat kami ingin coba, warga sudah menginginkan sekolah tapi juga temen-temen dari sekolah swasta menyampaikan aspirasi, sebaiknya jangan dulu lah. Hal semacam itu yang kita menjadi bagian dari banyak pertimbangan," tutupnya. (Red-01)