foto

Pernyataan bersama yang tidak didengar camat Katapang. (Foto: istimewa)

Mediakasasi.com, Kab Bandung-- Ketua DPW Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) NS Hadiwinata menyoroti Kinerja Camat Katapang Yani Suhardi Setiawan terkait pengisian Penjabat Kades Sukamukti.

Berdasarkan informasi yang diterima, sejumlah warga di Desa Sukamukti merasa kesal dengan sikap Camat Katapang yang tidak mendengar aspirasi masyarakatnya.

Kebijakan Camat Katapang dengan menunjuk seorang staf dari kecamatan bukan putra daerah alias dari luar wilayah Sukamukti yang tidak mengenal karakter wilayah dan masyarakat Desa Sukamukti.

Hal ini berpotensi akan menimbulkan konflik disaat Desa Sukamukti membutuhkan sosok pemimpin putra daerah yang mempunyai kapasitas dan kemampuan seperti usulan masyarakat arus bawah dari tokoh agama, tokoh masyarakat, para Ketua RW, para ketua RT, perangkat desa, BPD.

"Tentu dari surat yang telah disepakati bersama ini secara hukum mereka semua akan bertanggung jawab menjaga kondusifitas wilayah dan ikut mensukseskan Program pemerintah Kabupaten Bandung,"kata NS Hadiwinata kepada mediakasasi.com, Senin (3/4).

Menurut Hadiwinata, kebijakan Camat terasa aneh disaat masyarakat membutuhkan sosok pemimpin arus bawah yang kuat demi mengamankan dan mensukseskan program 99 hari kerja cepat Bupati-Wakil Bupati Bandung  disaat pilkades serentak 2021 Desa Sukamukti, justru kebijakannya diduga berpotensi berbanding terbalik.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu para tokoh agama, tokoh masyarakat, para Ketua RW, para Ketua RT, Perangkat Desa, dan BPD telah bermusyawarah membuat surat permohonan usulan pengisian Penjabat Kepala Desa Sukamukti yang ditujukan ke Camat Katapang dengan tembusan Bupati Bandung, Kepala DPMD, Kepala BK SDM, Danramil, Kapolsek.

Dalam Usulan tersebut sangat nyata pertimbangannya. Akan tetapi dalam mengusulkan calon kepala Desa Sukamukti ke Bupati, diduga camat Katapang tidak mempertimbangkan sama sekali aspirasi masyarakat.

"Untuk itu kami meminta Bupati Bandung Dadang Supriatna untuk mengevaluasi kinerja camat Katapang, karena disamping persoalan pengisian Penjabat Kades Sukamukti yang berpolemik, ada hal lain juga terkait PAW Dusun 2 BPD Sukamukti sudah berapa bulan belum selesai juga" ungkap Hadiwinata.

Pihaknya akan meminta Bupati Bandung Dadang Supriatna untuk menyelesaikan persoalan penjabat kepala Desa Sukamukti dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Desa Sukamukti. (Red-01)